KaMedia — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran pengurus NU di berbagai tingkatan: jangan sampai organisasi sebesar NU terseret arus informasi palsu yang berseliweran di media sosial.
Ia menegaskan, ruang digital saat ini menjadi medan campuran antara fakta, setengah fakta, hingga kebohongan yang sengaja diproduksi untuk memecah persepsi publik.
” Jangan mudah termakan berita di medsos. Di sana ada yang benar, ada yang separuh benar, ada juga hoaks, palsu, bahkan fitnah yang jauh dari kenyataan,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (27/6/2026).
Gus Ipul meminta seluruh pengurus NU, baik di cabang maupun wilayah, untuk memperkuat disiplin informasi menjelang muktamar. Ia menekankan bahwa keputusan besar organisasi harus lahir dari ketenangan, kejernihan data, dan bukan dari kegaduhan digital.
“NU punya cara sendiri menyelesaikan perbedaan dan mengambil keputusan untuk kebaikan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, situasi menjelang muktamar harus dijaga tetap kondusif. Ia mengingatkan agar warga Nahdliyyin tidak ikut memperbesar informasi yang belum terverifikasi, apalagi menjadikannya bahan diseminasi yang menyesatkan.
“Jangan sampai berita hoaks atau tidak sesuai kenyataan dijadikan dasar untuk menyebarkan informasi yang keliru kepada pihak lain,” tambahnya.
Terkait lokasi Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2026, Gus Ipul menyebut keputusan final belum ditetapkan. Berdasarkan hasil Munas-Konbes Alim Ulama PBNU, terdapat lima opsi provinsi yang masuk daftar pertimbangan: Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Timur.
Namun, ia menegaskan belum ada penetapan final. Semua kandidat lokasi akan diverifikasi berdasarkan kesiapan teknis dan kemampuan penyelenggaraan dalam waktu yang relatif singkat.
“Belum diputuskan. Beberapa titik akan dilihat dan ditindaklanjuti. Daerah yang paling siap akan dipilih,” ujarnya.
Di tengah hangatnya spekulasi jelang Muktamar, Gus Ipul juga menutup rapat peluang dirinya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
“Saya tidak akan maju, meski didesak sekalipun,” tegasnya.
Ia menyerahkan sepenuhnya proses penentuan Ketua Umum kepada mekanisme Muktamar dan para peserta yang berhak menentukan arah kepemimpinan organisasi.
Sementara itu, ia mengakui nama-nama kandidat yang beredar di publik memang sudah menjadi bahan pembicaraan di internal NU, namun keputusan akhir tetap berada di forum tertinggi organisasi.
Untuk pemilihan Rais Aam, ia menjelaskan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang beranggotakan sembilan ulama terpilih sebagaimana mekanisme yang telah disepakati pada Muktamar sebelumnya. Mereka akan ditetapkan dari usulan Rais Syuriah wilayah dan cabang sebelum akhirnya memilih Rais Aam secara kolektif.
Dengan seluruh dinamika yang mengemuka, Gus Ipul menekankan satu pesan utama: Muktamar NU harus berjalan dengan tenang, jernih, dan tidak dikendalikan oleh arus informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
