KaMedia – Kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pucang, Sidoarjo, memunculkan pertanyaan serius: ke mana perginya hak penghuni setelah kewajiban membayar sewa dipenuhi?
Tiga gedung rusunawa yang dihuni masyarakat itu kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Lingkungan terlihat kotor dan kumuh, saluran air tersumbat, sementara sejumlah bagian tembok dan fasilitas bangunan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dikeluhkan merata di tiga gedung, dari lantai satu hingga lantai lima.
Ironisnya, para penghuni tetap dibebani kewajiban membayar sewa setiap bulan. Besaran sewa bervariasi berdasarkan lantai, dengan tarif tertinggi mencapai Rp540.000 per bulan untuk lantai bawah, yang sudah mencakup listrik dan air.
Persoalannya sederhana, jika kewajiban penghuni terus ditagih, mengapa hak mereka atas hunian yang layak justru terabaikan?
Kondisi tersebut mencuat setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, S.AP., meninjau langsung Rusunawa Pucang pada Senin (10/8/2026) pagi. Kunjungan itu menjadi momentum bagi penghuni untuk menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan.
Kedatangan Wakil Bupati seolah membuka persoalan yang selama ini hanya menjadi keluhan di antara penghuni. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak hanya menarik uang sewa, tetapi juga memastikan fasilitas dan lingkungan tempat tinggal benar-benar layak dihuni.
Salah satu persoalan paling mencolok adalah buruknya pengelolaan kebersihan. Tiga blok atau gedung rusunawa, masing-masing terdiri dari lima lantai, hanya ditangani dua orang tenaga kebersihan.
Beban kerja tersebut dinilai tidak sebanding dengan luas kawasan dan jumlah fasilitas yang harus dirawat. Dengan hanya dua petugas, bagaimana mungkin kebersihan tiga gedung lima lantai dapat terjaga secara maksimal?
Persoalan ini bukan sekadar soal lantai yang kotor atau sampah yang menumpuk. Kebersihan menyangkut kenyamanan, kesehatan, dan kelayakan hidup penghuni.
Salah seorang penghuni, Retno, menyampaikan masih banyak persoalan infrastruktur dan layanan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
” Bisa untuk menyampaikan udek-udek (keluhan), karena memang banyak yang harus dibenahi di sini,” ungkap Retno saat ditemui di lokasi.
Ia secara khusus menyoroti minimnya jumlah tenaga kebersihan yang bertugas. Menurutnya, hanya dua petugas harus menangani keseluruhan kawasan rusunawa sehingga pelayanan kebersihan tidak dapat berjalan secara maksimal.
Para penghuni berharap seluruh aspirasi yang disampaikan langsung kepada Wakil Bupati Sidoarjo tidak berhenti sebagai kunjungan seremonial. Mereka meminta pemerintah segera melakukan pembenahan konkret, mulai dari kebersihan, saluran air, kerusakan bangunan hingga kecukupan tenaga pengelola.
Penghuni sudah membayar. Kini pertanyaannya, apakah Pemkab Sidoarjo juga akan memenuhi kewajibannya?
Rusunawa seharusnya menjadi solusi hunian layak bagi masyarakat, bukan justru berubah menjadi tempat tinggal yang kumuh dan memprihatinkan. Jangan sampai label “sederhana” dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak layak.
