KaMedia – Suasana Gedung Rektorat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu (18/2), terasa hangat dan penuh semangat. Bukan sekadar forum resmi, tetapi ruang bertemunya gagasan, kritik, dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), ITS mewadahi Forum Group Discussion (FGD) yang membahas sejumlah kebijakan pemerintah dari sudut pandang akademisi, praktisi, hingga mahasiswa.
Rektor ITS, Prof Dr (HC) Ir Bambang Pramujati ST MSc Eng PhD, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya ruang dialog yang jujur dan konstruktif. Baginya, forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata kontribusi masyarakat kampus terhadap pemerintah.
“Masukan dari berbagai pihak ini penting untuk Bakom RI guna perbaikan kebijakan pemerintah,” tutur Guru Besar Teknik Mesin tersebut, seraya menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan antara suara rakyat dan pengambil kebijakan.
Ketua Pelaksana FGD, Prof Dr Murpin Josua Sembiring Gurky SE MSi, menambahkan bahwa diskusi tidak hanya menyoroti keberhasilan program, tetapi juga pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun tetap memerlukan kajian mendalam agar implementasinya tepat sasaran.
Di sisi pemerintah, Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah untuk meluruskan informasi sekaligus menyerap aspirasi publik. Ia menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari visi Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, dalam memperkuat intervensi gizi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.
Namun, suara mahasiswa juga turut mengisi ruang diskusi dengan perspektif kritis. Marcellino Pasaribu, Sekretaris Jenderal 1 BEM ITS, mengingatkan bahwa alokasi anggaran MBG dapat dipertimbangkan kembali untuk kebutuhan lain seperti perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, hingga pemulihan pascabencana. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan publik selalu memiliki banyak sisi yang perlu ditimbang secara matang.
Menutup forum, Angga menyatakan bahwa seluruh masukan akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Ia juga berharap diskusi terbuka seperti ini mampu meredam disinformasi yang berkembang di masyarakat.
Lebih dari sekadar diskusi kebijakan, forum ini mencerminkan peran perguruan tinggi sebagai ruang aman untuk berdialog, tempat pemerintah mendengar, akademisi memberi masukan berbasis data, dan mahasiswa menyuarakan aspirasi dengan idealisme.
Semangat kolaborasi ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, serta Pendidikan Berkualitas.
