KaMedia – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, disuspend sementara setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga memicu keracunan makanan yang menyebabkan ratusan penerima manfaat mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit, Selasa (1/9/2026).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membenarkan penghentian sementara operasional SPPG tersebut. Ia menegaskan, suspensi merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN).
“Iya, di-suspend. Itu sudah SOP ya dari BGN,” kata Emil di Surabaya, Rabu (2/9)
Emil mengingatkan, penghentian SPPG tidak serta-merta berarti penyebab dugaan keracunan telah diketahui. Pemprov Jatim masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga proses pengolahan dan distribusi makanan.
Emil menegaskan, investigasi tidak boleh berhenti hanya karena ditemukan bakteri dalam sampel makanan. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah menemukan akar persoalan.
“Yang kita butuhkan sebenarnya informasinya nih akar masalahnya apa,” tegasnya.
Pemprov Jatim, kata Emil, ingin memastikan apakah kejadian tersebut disebabkan bahan baku atau terdapat prosedur penanganan makanan yang tidak dijalankan secara optimal.
Salah satu dugaan yang muncul mengarah pada sayuran. Namun, Emil menyebut dugaan itu belum bisa dijadikan kesimpulan. Sebab, terdapat sejumlah santri yang tidak mengonsumsi sayuran tetapi tetap mengalami keluhan hingga harus mendapatkan perawatan.
” Jadi, ini belum bisa dipastikan bahwa sumber masalahnya adalah sayuran,” ujarnya.
Karena itu, Emil meminta Koordinator BGN Jawa Timur dan Koordinator Wilayah BGN Sidoarjo memastikan seluruh rangkaian investigasi dilakukan sampai persoalan benar-benar terang.
Ia juga mengungkapkan Kepala BGN Sudaryono telah melakukan video call dengan dirinya pada Selasa malam. Dalam komunikasi tersebut, Emil meminta hasil investigasi nantinya mampu menjawab pertanyaan publik secara utuh, bukan sekadar menunjukkan adanya kontaminasi.
“Supaya masyarakat bisa tahu persis, apakah ini bahan bakunya atau ada SOP yang tidak optimal dijalankan saat penanganan makanannya,” jelas Emil.
Emil juga mengungkapkan SPPG Kalitengah telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta sertifikasi penjaminan makanan.
Namun, keberadaan sertifikat tersebut tidak boleh dijadikan jaminan bahwa seluruh pelaksanaan di lapangan otomatis telah berjalan sesuai standar.
Berdasarkan penjelasan Dinas Kesehatan, kata Emil, SLHS pada dasarnya menilai kelayakan sarana, prasarana, serta sistem yang dimiliki SPPG.
“Starting point-nya ada memenuhi syarat, tetapi dalam pelaksanaan apakah sesuai dengan yang ideal dalam SOP itu yang kemudian harus ditelusuri,” katanya.
Dengan demikian, fokus investigasi kini bukan sekadar menjawab apa yang ditemukan dalam sampel, melainkan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi.
Pemprov Jatim meminta seluruh rantai penyediaan MBG di SPPG Kalitengah diperiksa secara menyeluruh. Hasil akhirnya diharapkan dapat mengungkap titik persoalan sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
