KaMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Kemenko PMK dan BPS per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berhasil ditekan hingga tinggal 0,29 persen pada tahun 2025.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang masih berada di level 0,85 persen. Tak hanya itu, dalam kurun lima tahun terakhir, Jawa Timur juga mencatat penurunan kemiskinan ekstrem paling signifikan secara nasional.
Jika pada tahun 2020 angka kemiskinan ekstrem Jatim masih mencapai 4,55 persen, maka pada 2025 turun drastis menjadi hanya 0,29 persen. Artinya, terjadi penurunan sebesar 4,26 persen poin, melampaui capaian nasional yang turun 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai program perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi yang dijalankan Pemprov Jatim mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem Jawa Timur kini berada di angka 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Ini menunjukkan intervensi yang dilakukan berjalan efektif, tepat sasaran, dan didukung kolaborasi semua pihak,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Tren penurunan itu berlangsung konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem Jatim turun menjadi 2,23 persen, lalu 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen di 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga akhirnya menyentuh 0,29 persen di 2025.
Capaian ini dinilai semakin penting karena terjadi di tengah perubahan standar global garis kemiskinan ekstrem, dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
Meski standar pengukuran naik, Jawa Timur tetap mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara konsisten. Menurut Khofifah, hal itu menunjukkan program pengentasan kemiskinan di Jatim semakin akurat dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Tidak hanya sektor sosial, sejumlah indikator ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis BPS pada Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur turun dari 9,50 persen pada Maret 2025 menjadi 9,30 persen pada September 2025.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga turun menjadi 3,55 persen pada Februari 2026, lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 4,68 persen.
Perbaikan juga terlihat di sektor pendidikan vokasi. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen. Bahkan, lulusan SMK kini bukan lagi penyumbang tertinggi angka pengangguran di Jawa Timur.
“Ini menandakan kualitas lulusan SMK semakin baik dan semakin terserap dunia kerja. Link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri mulai berjalan efektif,” kata Khofifah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh impresif. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Kekuatan ekonomi Jawa Timur ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi 14,40 persen.
Khofifah menegaskan, keberhasilan tersebut bukan hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, hingga relawan masyarakat.
Berbagai program strategis juga terus diperkuat, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga harus dibarengi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Yang paling penting bukan sekadar angka statistik turun, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan hidup yang lebih layak, punya akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Khofifah kembali menegaskan komitmen pembangunan inklusif di Jawa Timur.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
