KaMedia – Provinsi Jawa Timur kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir ekonomi syariah di Indonesia. Dalam ajang bergengsi Anugerah Adinata Syariah 2026, Jatim sukses memborong delapan penghargaan sekaligus. Tiga di antaranya adalah gelar Juara I untuk kategori yang sangat strategis.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung di Auditorium MBM, Gedung Transmedia, Jakarta, Senin (6/7) malam. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, Iwan, untuk menerima apresiasi tersebut.
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan menegaskan bahwa prestasi ini adalah buah dari kerja keras kolektif.
”Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pondok pesantren, pelaku usaha, akademisi, lembaga keuangan syariah, hingga masyarakat. Delapan penghargaan yang kita raih menjadi bukti kesiapan Jatim sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional,” ujar Khofifah, Selasa (7/7).
Komitmen Jatim dalam membangun ekosistem syariah tebercermin dari variasi kategori penghargaan yang berhasil disabet dari peringkat pertama hingga harapan:
Juara I: Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal
Juara I: Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
Juara I: Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS)
Juara II: Keuangan Mikro Syariah
Juara II: Pemberdayaan Ekonomi Pesantren
Juara III: Pariwisata Ramah Muslim
Juara III: Inkubasi Bisnis Usaha Syariah
Juara IV: Wakaf
Keberhasilan Jatim tidak datang instan. Khofifah memaparkan bahwa capaian ini adalah hasil dari penguatan Halal Value Chain (rantai nilai industri halal) yang diintegrasikan Pemprov Jatim secara masif.
Salah satu langkah megah Jatim adalah pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) Safe n Lock. Kawasan ini telah mengantongi rekomendasi resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak akhir 2024 sebagai pilar industri halal nasional. Selain itu, Jatim ditopang oleh kesiapan ekosistem yang luar biasa, 15 Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) sebagai etalase produk. 804 destinasi pariwisata ramah muslim dan 21 kawasan terpadu, 17 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan 87 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). 348.010 penyelia halal, 15 laboratorium halal, serta 573 Rumah Potong Hewan (RPH) halal.
Hingga Juni 2026, fasilitasi sertifikasi halal Pemprov Jatim telah memayungi 658.010 pelaku usaha dengan total 1.695.437 produk bersertifikat halal. Angka ini melonjak 19% (naik 105.067 usaha) dibanding tahun sebelumnya.
Tidak hanya jago kandang, produk halal Jatim makin bertaji di pasar global dengan nilai ekspor mencapai USD 3,222 miliar, didominasi oleh sektor makanan-minuman, tekstil, farmasi, serta kosmetik.
”Saat ini halal sudah menjadi customer value, bukan hanya soal sisi religius tapi ada nilai kualitas di dalamnya. Dan kami senantiasa akan terus fokus,” tegas Khofifah.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jatim juga agresif melakukan intervensi pasar. Lewat 8 program inkubasi usaha syariah, Jatim mendampingi 2.492 pelaku usaha, di mana 2.485 di antaranya berhasil mencetak kenaikan omzet secara signifikan.
Khofifah secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada pondok pesantren di Jatim. Dengan 7.334 pesantren yang berizin resmi dari Kementerian Agama, mereka kini menjelma menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
”Pesantren di Jawa Timur tidak hanya mencetak generasi yang berakhlak mulia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat melalui aktivitas kewirausahaan, pengembangan usaha, sertifikasi halal, hingga digitalisasi ekonomi,” urai Khofifah.
Kekuatan riil ekonomi pesantren di Jatim saat ini tercatat sangat solid, 1.420 pondok pesantren telah memiliki program kewirausahaan mandiri, 97 pesantren mengantongi sertifikat halal produk, 4.494 pesantren telah menggunakan rekening syariah dan 177 pesantren aktif menjadi agen Laku Pandai. Didukung penuh oleh ekosistem 655,23 ribu santri mukim (dari total 773,25 ribu santri).
Sebagai ajang apresiasi dari CNN Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Anugerah Adinata Syariah menjadi penanda bahwa tata kelola Jatim sudah berada di jalur yang benar.
Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk tancap gas mempercepat sertifikasi halal UMKM, memperluas akses pembiayaan syariah, dan memperkuat kolaborasi pentahelix.
”Pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia,” pungkas Khofifah optimis.
