KaMedia – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmennya memperkuat iklim investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sinergi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak nyata bagi daerah.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Dalam forum tersebut, Khofifah juga melakukan kick off East Java Investment Forum (EJIF) sebagai penanda dimulainya penguatan kolaborasi investasi dengan mengusung tema “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera.”
Menurut Khofifah, Jawa Timur memiliki pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan jika ingin terus menjadi magnet investasi nasional, salah satunya soal kepastian lahan.
“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi horizontal maupun vertikal harus benar-benar nyambung,” tegas Khofifah.
Ia menekankan bahwa pembangunan ekosistem investasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Komitmen bersama, komunikasi yang kuat, dan koordinasi lintas sektor menjadi syarat mutlak agar investor memperoleh kepastian berusaha.
Dalam paparannya, Khofifah membeberkan empat fokus utama penguatan investasi Jawa Timur. Pertama, percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan strategis melalui sinkronisasi RTRW, RDTR, serta penyelesaian berbagai regulasi terkait lahan pertanian dan lahan sawah yang dilindungi.
Kedua, percepatan pengembangan kawasan industri beserta infrastruktur pendukungnya guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Ketiga, penguatan program Investment Project Ready to Offer (IPRO) sehingga proyek-proyek unggulan daerah dapat langsung ditawarkan kepada investor dengan kesiapan yang lebih matang.
Keempat, memperkuat kepastian berusaha melalui penyelesaian hambatan investasi, mekanisme debottlenecking, hingga implementasi Deklarasi Anti Premanisme yang bertujuan menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan investor.
“Investasi yang masuk harus berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di seluruh Jawa Timur,” ujarnya.
Selain investasi, Khofifah juga menyoroti pentingnya peran TP2ED sebagai wadah koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hingga saat ini, 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED.
Di sisi lain, akses keuangan masyarakat juga menjadi perhatian serius melalui peran TPAKD. Menurut Khofifah, akses pembiayaan yang lebih luas akan memperkuat UMKM, petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha kecil lainnya agar mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
“Tahun ini kita melaksanakan Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi juga datang dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, yang menilai Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD merupakan tiga pilar strategis dalam menjaga akselerasi ekonomi daerah.
“Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan harus terus dijaga agar Jawa Timur mampu menghasilkan terobosan-terobosan baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan 38 DPMPTSP kabupaten/kota sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam mempercepat investasi di Jawa Timur.
