KaMedia – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan langkah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Bupati Sidoarjo H. Subandi secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah.
Jawaban resmi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (8/7).
Dalam sambutannya, Bupati Subandi memberikan apresiasi tinggi atas seluruh masukan, saran, hingga kritik konstruktif yang dilayangkan oleh para wakil rakyat. Bagi Pemkab, catatan-catatan tersebut merupakan vitamin dan bahan evaluasi krusial untuk berbenah.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 berjalan lancar. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan menyasar kepada kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” ujar Bupati Subandi.
Tidak sekadar melaporkan keuangan, momentum ini juga digunakan Bupati Subandi untuk mendorong percepatan pembahasan sejumlah Raperda yang sedang digodok bersama legislatif.
Menurutnya, regulasi yang kuat sangat dibutuhkan sebagai payung hukum yang fokus pada tiga aspek utama:
Pelayanan Publik: Memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi warga dalam mengakses layanan pemerintah.
Penataan Aset Daerah: Mengoptimalkan aset milik daerah agar lebih berdaya guna.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menyokong kemandirian fiskal Kabupaten Sidoarjo.
“Raperda ini kita dorong agar segera selesai pembahasannya. Tujuannya satu, memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya
Kabar baiknya, realisasi APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 dilaporkan berjalan sesuai dengan koridor yang direncanakan. Bupati Subandi memaparkan bahwa capaian kinerja keuangan daerah, mulai dari sektor pendapatan, belanja, hingga pembiayaan, telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Pemkab Sidoarjo memastikan bahwa penyerapan anggaran digelontorkan secara masif pada 4 sektor prioritas yaitu, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang prima, pembangunan infrastruktur merata, dan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Subandi mengajak seluruh jajaran DPRD untuk terus mengawal jalannya program-program ini agar dampaknya bisa langsung dirasakan di meja makan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Sidoarjo.
”Kami berkomitmen mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada DPRD dan seluruh masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menandai babak krusial sebelum LPj APBD 2025 dan Raperda terkait resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
