Kamedia – Fasilitas baru Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun Surabaya kini menjadi sorotan tajam Komisi B DPRD Kota Surabaya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (6/7/2026), para legislator menyoroti berbagai persoalan serius yang membelit infrastruktur RPH tersebut, menyusul banyaknya keluhan dari para mitra jagal yang sehari-hari beraktivitas di lokasi.
Permasalahan yang mencuat bukan sekadar teknis ringan, melainkan menyangkut aspek fundamental yang berpotensi mengganggu operasional dan kualitas hasil pemotongan. Sejumlah isu utama yang diangkat antara lain sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, perbedaan elevasi bangunan yang tidak sesuai, hingga fenomena penurunan tanah atau settlement yang menyebabkan retakan pada sejumlah bagian fasilitas.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta, menegaskan bahwa persoalan elevasi menjadi salah satu titik krusial yang harus segera dibenahi. Menurutnya, ketidaksesuaian ketinggian lantai menyebabkan air sisa pemotongan tidak dapat mengalir dengan baik, sehingga menimbulkan genangan di area kerja.
“Elevasi yang tidak sesuai menyebabkan air pasca-pemotongan tergenang. Limbah tidak bisa mengalir keluar secara optimal. Ini menjadi catatan evaluasi yang sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Yuga dalam forum tersebut.
Kondisi ini semakin diperparah dengan dugaan bahwa lokasi pembangunan RPH berada di atas lahan bekas tempat pembuangan. Struktur tanah yang labil diduga menjadi penyebab utama terjadinya penurunan permukaan, sehingga lantai kerja menjadi miring dan tidak stabil. Dampaknya, area pemotongan menjadi becek dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan kerja para jagal.
Selain persoalan teknis, Yuga juga menyoroti dampak jangka panjang yang dapat timbul jika kondisi ini tidak segera diperbaiki. Ia mengingatkan bahwa meskipun saat ini belum menimbulkan kerugian finansial secara langsung bagi para pelaku usaha, kondisi lingkungan yang tidak higienis dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kualitas daging yang dihasilkan sangat bergantung pada standar kebersihan dan sanitasi di lokasi pemotongan. Jika kondisi RPH tidak memenuhi standar higienitas, maka kualitas produk yang didistribusikan ke masyarakat juga berpotensi menurun.
“Jangan sampai ini berdampak ke masyarakat luas. Kualitas daging bisa turun drastis apabila proses pemotongan dilakukan di lingkungan yang tidak higienis. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut kesehatan publik,” tegasnya.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) langsung mengambil langkah cepat. Tim teknis diterjunkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur RPH, termasuk mengkaji solusi perbaikan yang tepat.
Pemerintah kota menargetkan proses evaluasi dan perbaikan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu ke depan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran para jagal sekaligus memastikan operasional RPH dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Di sisi lain, mencuatnya isu rencana aksi protes hingga mogok kerja dari para jagal turut menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Untuk mengantisipasi eskalasi konflik, pihak legislatif berupaya menjembatani komunikasi antara para mitra jagal dan pemerintah kota.
Yuga menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk memastikan setiap aspirasi yang disampaikan tidak diabaikan. Ia juga mengimbau agar para jagal tidak terburu-buru mengambil langkah aksi, mengingat pemerintah telah membuka ruang dialog dan sedang melakukan upaya perbaikan.
“Tidak perlu sampai ada demonstrasi atau mogok kerja. Pemerintah kota sudah merespons dengan membuka ruang komunikasi. Semua keluhan sudah didengar dan saat ini proses perbaikan sedang berjalan,” jelasnya.
Rapat Dengar Pendapat tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama PT RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), perwakilan mitra jagal, serta sejumlah dinas terkait lainnya. Pertemuan berlangsung dinamis dengan berbagai masukan yang disampaikan demi perbaikan fasilitas secara menyeluruh.
Kehadiran berbagai pihak dalam forum tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan.
Kini, masyarakat Surabaya menaruh harapan besar terhadap realisasi janji perbaikan tersebut. Sebagai salah satu fasilitas vital dalam rantai distribusi pangan, RPH memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
Perbaikan infrastruktur yang tepat tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan kerja para jagal, tetapi juga memberikan jaminan kualitas produk bagi konsumen. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di sektor ini dapat terus terjaga.
Ke depan, pengawasan yang berkelanjutan juga menjadi kunci agar permasalahan serupa tidak terulang. DPRD Surabaya memastikan akan terus memantau perkembangan proses perbaikan hingga tuntas, demi memastikan fasilitas RPH Tambak Osowilangun benar-benar layak dan memenuhi standar yang diharapkan.
