KaMedia – Pemerintah Kota Surabaya tak ingin kompromi soal kualitas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menjangkau 207.355 penerima manfaat, standar higiene dan keamanan pangan kini diperketat.
Penguatan itu ditegaskan dalam rapat monitoring dan evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya di Balai Kota, Jumat (20/2/2026). Fokusnya jelas: seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi.
Berdasarkan data per 18 Februari 2026, terdapat 87 SPPG di Surabaya. Sebanyak 67 sudah beroperasi, sementara sisanya masih tahap persiapan dan penyesuaian administrasi serta teknis. Dari total itu, baru 36 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketua Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan evaluasi ini bukan formalitas. Dengan ratusan ribu penerima manfaat, risiko sekecil apa pun harus ditekan.
“Program MBG saat ini menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai standar, terutama aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi,” tegas Lilik.
Sebagai langkah konkret, Pemkot telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikasi. Tak ada toleransi untuk layanan yang abai terhadap standar kesehatan.
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional juga diperkuat. Pengawasan tak hanya menyasar dokumen, tetapi juga kesiapan tenaga kerja, prosedur pengolahan makanan, hingga ketepatan sasaran penerima.
Pemkot memastikan, percepatan sertifikasi menjadi prioritas. Targetnya jelas seluruh titik layanan memenuhi standar, tanpa celah.
Dengan cakupan ratusan ribu warga, Program MBG bukan sekadar distribusi makanan. Ini soal tanggung jawab publik. Dan Surabaya memilih bersikap tegas, kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditawar.
