KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan komitmen penuh Pemprov Jatim dalam mendukung percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura). Proyek strategis ini ditargetkan dipercepat dari 20 tahun menjadi 15 tahun guna merespons meningkatnya ancaman bencana pesisir.
Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Menurut Khofifah, percepatan pembangunan GSW menjadi kebutuhan mendesak di tengah eskalasi risiko pesisir yang semakin cepat. Ia menegaskan bahwa intervensi infrastruktur berskala besar harus terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial.
Fokus pembangunan GSW di Jawa Timur akan menyasar tiga kawasan strategis, yakni pesisir Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik. Ketiga wilayah ini dinilai sebagai zona paling rentan akibat kombinasi penurunan muka tanah, banjir rob, serta tingginya aktivitas industri dan ekonomi.
“Jawa Timur memegang peran kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa. Kita tidak hanya bicara perlindungan wilayah, tapi juga masa depan ekonomi nasional,” tegas Khofifah.
Berdasarkan regulasi Perpres No. 77 Tahun 2025, Gubernur Jatim bersama kepala daerah di wilayah Pantura menjadi bagian dari Dewan Pengelola Pantura Jawa. Posisi ini membuka ruang strategis bagi daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Khofifah memaparkan, tekanan lingkungan di Pantura Jatim semakin kompleks. Penurunan muka tanah mencapai 1–2 cm per tahun, diperparah oleh kenaikan muka laut dan gelombang pasang ekstrem. Dampaknya mulai terasa dari meningkatnya banjir rob, abrasi, hingga ancaman krisis air bersih.
Tak hanya itu, kerentanan sosial dan ekonomi juga ikut terdampak. Aktivitas pelabuhan, industri, hingga logistik nasional terancam terganggu, sementara lahan pertanian produktif di pesisir berisiko menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi ketahanan pangan.
“GSW ini bukan hanya proteksi, tapi transformasi kawasan pesisir. Dari sisi ekonomi, sosial, hingga ekologi harus terintegrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek ini juga akan mendorong modernisasi sektor perikanan, meningkatkan produktivitas nelayan, serta memperkuat daya saing kawasan Pantura sebagai koridor ekonomi utama Jawa Timur.
Lebih jauh, Khofifah menyoroti pentingnya pendekatan eco-engineering dalam pembangunan GSW, yang mengedepankan keseimbangan antara infrastruktur dan kelestarian lingkungan, serta partisipasi masyarakat pesisir.
Selain tiga wilayah utama, Khofifah juga meminta perhatian terhadap pesisir utara Pulau Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep yang dinilai memiliki tingkat kerentanan serupa.
Sementara itu, Didit Herdiawan Ashaf menyebut pihaknya tengah melakukan kajian dan assessment untuk memastikan implementasi proyek berjalan optimal. Selain pembangunan tanggul laut, pemerintah juga mendorong program kampung nelayan merah putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir.
“Beberapa titik sudah mulai diintervensi, termasuk di Gresik dan Malang Selatan. Tahun depan akan kita perluas,” ungkapnya.
Dengan percepatan GSW, Jawa Timur menegaskan posisinya sebagai “Gerbang Baru Nusantara” yang tidak hanya tangguh menghadapi ancaman bencana, tetapi juga siap menjadi penggerak utama ekonomi nasional berbasis kawasan pesisir.
