KaMedia – Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan kesehatan biasa. Peningkatan jumlah kasus yang terus terjadi menjadi alarm serius yang menuntut langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan dari seluruh pihak.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengambil langkah strategis dengan memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, hingga pengobatan bagi Orang Dengan HIV (ODHIV).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes, menegaskan bahwa strategi utama yang kini dijalankan adalah memperluas skrining HIV secara masif guna menemukan kasus sedini mungkin sebelum virus berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
“Kasus HIV yang terus meningkat harus direspons dengan langkah nyata. Karena itu, kami memperkuat strategi pencegahan melalui skrining HIV secara masif untuk mempercepat penemuan kasus,” ujarnya, Senin (9/6).
Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan. Dinkes berupaya meningkatkan akses tes HIV, terutama bagi kelompok berisiko tinggi dan ibu hamil. Langkah ini penting untuk mencegah penularan dari ibu kepada bayi yang dikandungnya.
Selain memperluas skrining, Dinkes juga menggencarkan promosi kesehatan kepada masyarakat. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang HIV/AIDS, cara penularan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini.
Tidak hanya berhenti pada upaya penemuan kasus, Dinkes juga memperkuat sistem penelusuran dan pendampingan ODHIV agar mereka dapat segera memperoleh pengobatan dan menjalani terapi secara teratur.
“Pengobatan HIV harus dilakukan secepat mungkin dan berkelanjutan. Dengan pengobatan yang tepat, kondisi pasien dapat terkontrol dan risiko penularan dapat ditekan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi pencegahan modern, Dinkes juga mengoptimalkan pendekatan cure as prevention dengan meningkatkan akses penggunaan Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), yaitu terapi pencegahan bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar HIV.
Namun, Lakhsmie menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi ancaman HIV/AIDS yang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, komunitas, media, hingga organisasi masyarakat sipil.
Untuk itu, Dinkes memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga yang selama ini aktif dalam penanganan HIV/AIDS di Sidoarjo. Di antaranya adalah PKBI dan Orbit yang berperan sebagai lembaga penjangkau kelompok berisiko, Delta Crisis Center yang fokus pada pendampingan ODHIV, serta Parpas (Paguyuban Remaja Peduli AIDS) yang bergerak dalam edukasi bagi kalangan remaja dan pelajar.
“Penguatan jejaring sangat penting, baik dalam promosi kesehatan, penemuan kasus, maupun pendampingan. Kami juga melibatkan organisasi yang selama ini konsisten memberikan edukasi kepada remaja dan siswa agar mereka memahami risiko HIV serta cara mencegahnya,” jelasnya.
Langkah-langkah yang kini dijalankan Dinkes Sidoarjo menunjukkan bahwa perang melawan HIV/AIDS tidak cukup hanya dengan pengobatan. Deteksi dini, edukasi yang masif, pendampingan yang berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi senjata utama untuk menghentikan laju penyebaran virus yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Jika tidak ditangani secara agresif dan terkoordinasi, lonjakan kasus HIV/AIDS berpotensi menjadi bom waktu kesehatan yang dampaknya jauh lebih besar di masa mendatang. Karena itu, upaya masif yang dilakukan saat ini menjadi langkah penting untuk menyelamatkan generasi dan memutus rantai penularan sejak dini.
