KaMedia – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 resmi diterima seluruh fraksi DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Rabu (13/5). Momentum ini menjadi penegasan kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Jawa Timur yang maju dan sejahtera.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, seluruh fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, hingga anggota dewan yang telah memberikan berbagai catatan strategis dan rekomendasi untuk penyempurnaan program pembangunan daerah.
Menurut Khofifah, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan ke depan.
“Semua masukan dan catatan dari DPRD tentu menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi, dan perbaikan program pembangunan ke depan,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak bisa dilepaskan dari kuatnya kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Semua capaian diraih karena kerja bersama antara eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, dan seluruh elemen strategis di Jawa Timur,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPRD, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga kinerja BUMD.
Terkait usulan bunga KUR 3 persen, Khofifah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara soal alih fungsi lahan, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kemenko Pangan agar konversi lahan pertanian tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
“Kita harus hati-hati karena Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional. Konversi lahan LP2B maupun LSD harus dilihat dampaknya terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Jatim telah mencapai 100 persen dari 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa indikator makro pendidikan dasar masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, itu kewenangannya ada di kabupaten/kota. Tapi tentu ini tetap harus menjadi komitmen bersama,” katanya.
Sementara di bidang kesehatan, Khofifah menegaskan capaian Jawa Timur cukup membanggakan. Angka stunting di Jatim tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Sedangkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) menempatkan Jawa Timur di posisi kedua nasional setelah Jawa Tengah.
“Jangan kemudian persoalan di satu kabupaten langsung dianggap menggambarkan kondisi seluruh provinsi,” ujarnya.
Khofifah juga menyoroti capaian BUMD Jawa Timur, khususnya Bank Jatim yang mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
“Menilai BUMD tidak bisa digeneralisasi. Bank Jatim misalnya, berhasil mencatat laba bersih tertinggi di antara seluruh BPD di Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, berbagai penghargaan yang diterima Pemprov Jatim bukanlah target utama, melainkan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh masyarakat Jawa Timur.
“Di visi misi kami tidak ada target mengejar penghargaan. Tapi ketika kita bekerja keras dan bersinergi, apresiasi itu datang dengan sendirinya,” katanya.
Ia mencontohkan penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI yang diterima karena Jawa Timur konsisten menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak 2020 hingga 2025.
“Penghargaan itu sejatinya untuk para petani kita, para pahlawan pangan Jawa Timur,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menegaskan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
“Catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bentuk dukungan agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin baik dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
