KaMedia – Dugaan santri mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Paripurna DPRD Sidoarjo pada 3 September menjadi sorotan serius. Persoalan keamanan dan kualitas pengolahan makanan pun kembali dipertanyakan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dhamroni, mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tidak asal mengisi personel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kompetensi pengolahan makanan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses rekrutmen.
Dhamroni secara khusus mendorong agar lulusan Tata Boga diprioritaskan dalam rekrutmen SPPG berikutnya.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan agar dalam seleksi SPPG berikutnya memprioritaskan lulusan Tata Boga. Kebutuhan tenaga yang memahami pengolahan makanan dan standar pelayanan gizi harus menjadi perhatian,” ujar Dhamroni.
Menurutnya, lulusan Tata Boga memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan SPPG, mulai dari pengolahan makanan, sanitasi, higienitas, hingga penyajian.
Jangan sampai program yang seharusnya menjamin makanan bergizi justru mengabaikan orang-orang yang memang dididik untuk mengolah makanan secara profesional.
Dhamroni menilai pelibatan lulusan Tata Boga juga bisa menjadi solusi untuk dua persoalan sekaligus: memperkuat kualitas pelayanan makanan di fasilitas kesehatan sekaligus membuka lapangan kerja bagi lulusan SMK di Sidoarjo.
” Ini juga bentuk keberpihakan kita kepada anak-anak Sidoarjo lulusan SMK Tata Boga agar bisa mengabdi di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Kesehatan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah agar usulan tersebut dapat diakomodasi dalam formasi SPPG tahun ini
Pasalnya, setelah muncul dugaan kasus keracunan, persoalan SPPG tidak semestinya hanya berhenti pada mencari siapa yang salah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan orang yang menangani makanan benar-benar memiliki kompetensi.
Dhamroni berharap evaluasi dilakukan secara serius. Rekrutmen SPPG, menurutnya, harus mengedepankan kompetensi, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan,bukan sekadar memenuhi kebutuhan jumlah tenaga.
” Saya berharao dengan langkah ini, kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. SPPG harus disi oleh orang yang berkompetensi dalam tata boga ” pungkas politisi PKB ini.
