KaMedia – Langkah perubahan mulai terasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seiring upaya penyesuaian terhadap tuntutan era digital. Tak sekadar mengikuti tren, transformasi ini menjadi strategi efisiensi energi sekaligus modernisasi sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH) yang mulai diujicobakan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penerapan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 yang mendorong penghematan energi secara nasional.
Pada tahap awal, skema WFH diterapkan secara terbatas, khususnya setiap hari Jumat. Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi operasional perkantoran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap uji coba dan akan terus dipantau melalui sistem Kinerja Nasional.
“Ini kan kita masih WFH, ini kan kita masih cek ya dengan Kinerja Nasional ini. Kalau ini berjalan dengan bagus, tetap akan kita jalankan,” ujarnya, Minggu (26/4).
Selama satu bulan ke depan, Pemkab Sidoarjo akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan efektivitas sistem kerja digital tersebut. Evaluasi ini penting untuk menjaga produktivitas ASN tetap optimal meskipun tidak bekerja langsung dari kantor.
Dalam mendukung kebijakan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peran strategis dalam mengintegrasikan data antarinstansi. Sistem yang dibangun memungkinkan pimpinan daerah memantau aktivitas dan kinerja OPD secara real time.
Melalui digitalisasi ini, seluruh aktivitas kerja mulai dari target kinerja, jenis kegiatan, hingga layanan publik dapat diakses dalam satu sistem terintegrasi. Selain mempermudah pengawasan, sistem ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja ASN.
Subandi menegaskan, sistem tersebut akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan penerapan WFH.
“Nanti kita pantau dari situ. Nah, dinas mana yang jalan, dinas mana yang tidak,” tegasnya.
Hasil evaluasi akan menentukan keberlanjutan kebijakan ini. OPD yang mampu beradaptasi dengan sistem digital dan menunjukkan kinerja optimal berpeluang mempertahankan fleksibilitas kerja. Sebaliknya, instansi yang tidak mampu menjaga performa akan kembali ke sistem kerja konvensional.
“Kalau nanti tidak, ya otomatis kita tidak pakai WFH,” pungkasnya.
Pemkab Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga disiplin serta kualitas pelayanan publik di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang.
