KaMedia – Senyum bahagia terpancar dari wajah warga Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Setelah bertahun-tahun tinggal di kawasan yang kurang layak, kini mereka menikmati lingkungan permukiman yang lebih aman, sehat, resik, indah (ASRI), dan nyaman.
Perubahan tersebut ditandai dengan peresmian Program Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Kawasan Kumuh Terpadu (DAK-TPPKT) Tahun Anggaran 2025 oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Desa Campurejo, Sabtu (1/8).
Peresmian ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadirkan kawasan permukiman yang lebih layak huni dan berkelanjutan.
Sebanyak 166 unit rumah berhasil diwujudkan melalui program tersebut. Rinciannya meliputi 69 unit pembangunan baru relokasi, 33 unit pembangunan baru in situ, 43 unit peningkatan kualitas rumah, serta 21 unit pembangunan baru yang didukung melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Tak hanya membangun rumah, kawasan seluas 7,11 hektare itu juga dilengkapi berbagai infrastruktur dasar, mulai jalan lingkungan, drainase, tandon air, sambungan air bersih rumah tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Kehadiran fasilitas tersebut menjadikan lingkungan lebih tertata, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini masyarakat Desa Campurejo bisa merasakan langsung manfaat nyata dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta,” ujar Gubernur Khofifah.
Menurutnya, program ini bukan sekadar membangun rumah, melainkan membangun harapan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang lebih layak huni.
Khofifah menjelaskan, sebanyak 145 unit rumah dibangun melalui pendanaan DAK-TPPKT, sedangkan 21 unit lainnya merupakan hasil dukungan CSR Pakuwon Group bersama Habitat for Humanity Indonesia.
Ia menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi contoh nyata pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan, percepatan pengentasan kawasan kumuh dapat diwujudkan secara optimal.
” Kami bersyukur masyarakat Desa Campurejo kini memiliki rumah dan lingkungan yang lebih layak dan tertata. Program ini memberikan manfaat bagi 288 kepala keluarga atau sekitar 1.152 jiwa, dengan luas lahan 6×10 meter dan luas bangunan rumah 6×7 meter,” tuturnya.
Khofifah berharap kawasan tersebut dapat menjadi model penataan permukiman berbasis kolaborasi yang bisa direplikasi di berbagai daerah.
” Semoga kawasan ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Terima kasih kepada Pakuwon Group dan Habitat for Humanity Indonesia yang telah menjadi mitra pembangunan,” katanya.
Usai peresmian, Khofifah bersama Menteri AHY menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga penerima manfaat. Momen itu menjadi pengalaman yang mengharukan bagi Gubernur Jatim karena mendengar langsung rasa syukur masyarakat atas perubahan yang mereka rasakan.
“Saya sempat menyapa beberapa keluarga yang kini menempati rumah yang telah dibangun dan direvitalisasi. Saya merasa terharu ketika mereka menyampaikan terima kasih karena kini memiliki tempat tinggal yang jauh lebih layak,” ungkapnya.
Menurut Khofifah, pembangunan kawasan permukiman tidak cukup hanya menyediakan rumah layak huni, tetapi juga harus didukung infrastruktur dasar agar masyarakat dapat hidup lebih sehat, aman, dan produktif.
“Perubahannya luar biasa. Bukan hanya rumah yang dibangun atau direnovasi, tetapi juga jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, instalasi pengolahan air limbah hingga pengelolaan sampah. Perbedaannya jauh sekali antara sebelum dan sesudah direnovasi. Tidak hanya rumahnya yang berubah menjadi lebih baik, tetapi juga lingkungan sekitarnya,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pengentasan kawasan permukiman kumuh.
Menurut AHY, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penerima Program DAK-TPPKT Tahun 2025 di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Lumajang, Mojokerto, Pasuruan, dan Madiun. Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan dukungan melalui APBD Provinsi untuk memperkuat penanganan kawasan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.
“Saya mengapresiasi Ibu Gubernur. Selain lima lokasi yang mendapatkan dukungan DAK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan dukungan tambahan melalui APBD. Ini menunjukkan komitmen yang kuat agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati hunian yang layak,” ujar AHY.
Ia menegaskan, program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak dan lingkungan yang sehat.
“Ini adalah bukti bahwa negara hadir. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah hadir untuk masyarakat yang kita cintai. Kita ingin memastikan kualitas hidup masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkas AHY
