Ancaman putus kuliah akibat tunggakan biaya pendidikan masih membayangi ratusan mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Surabaya. Fakta ini menggugah keprihatinan mendalam Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setelah mendengar langsung curahan hati para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Eri mendapat gambaran nyata bahwa mahasiswa dari keluarga prasejahtera masuk kategori Desil 1 hingga 5, justru banyak tersebar di PTS. Kondisi ini kian miris ketika salah satu rektor mengungkap adanya mahasiswa yang nyaris drop out (DO) hanya karena telat membayar uang kuliah tunggal (UKT).
“Yang seharusnya saya sentuh sesuai sumpah jabatan saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan, bukan membantu segelintir orang yang sudah mampu,” tegas Eri, Minggu (25/1/2026).
Berangkat dari temuan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan akan turun tangan. Eri menyatakan, pemkot akan memberikan bantuan UKT bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga miskin atau Desil 1-5.Tak berhenti di situ, Peraturan Wali Kota (Perwali) lama terkait tata cara pemberian beasiswa juga akan direvisi agar lebih inklusif dan tepat sasaran.
Eri mencontohkan, di satu PTS saja seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), terdapat sekitar 300 mahasiswa yang masuk kategori keluarga tidak mampu. Angka itu, menurutnya, menjadi alarm bahwa kemiskinan mahasiswa bukan isu kecil dan tidak bisa diabaikan.
Untuk itu, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya segera melakukan sinkronisasi data antara pemkot dan PTS. Data mahasiswa Desil 1-5 dari kampus akan dicocokkan dengan basis data pemerintah sebelum bantuan diberikan.
“Setelah datanya cocok, UKT akan kami bantu. Bukan hanya mahasiswa baru, tapi juga mahasiswa aktif yang sedang kuliah dan kesulitan membayar,” jelasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi penggerak nyata program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, yang selama ini digaungkan Pemkot Surabaya. Eri menegaskan, tidak boleh ada lagi mahasiswa kehilangan masa depan hanya karena persoalan biaya.
Ia mengaku kerap mendengar keluhan mahasiswa yang kehilangan motivasi belajar karena merasa pasti akan di-DO akibat tunggakan UKT. Kondisi psikologis ini, menurutnya, sama berbahayanya dengan masalah ekonomi itu sendiri.
“Insyaallah nanti akan kita kumpulkan, kita beri semangat, supaya mereka yakin bisa lulus dan mengubah ekonomi keluarganya,” ucap Eri.
Menariknya, bantuan UKT bagi mahasiswa Desil 1-5 ini tidak dibatasi kuota. Calon mahasiswa baru pun dibebaskan memilih PTS mana saja di Surabaya. Bagi Eri, pendidikan adalah hak, bukan privilese.
“UKT itu urusan pemerintah dengan perguruan tinggi. Anak mau masuk mana saja terserah. Tapi saya ajarkan kejujuran lewat tes, baik SNBP, SNBT, maupun tes swasta, agar semua punya peluang yang sama,” tambahnya.
Langkah Pemkot Surabaya ini mendapat apresiasi dari Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto. Ia menyebut pemetaan keluarga miskin Desil 1-5 yang dilakukan Wali Kota Eri sebagai terobosan berani dan bahkan revolusioner.
“Selama ini, mahasiswa dari keluarga miskin justru melimpah di PTS. Kebijakan ini bisa menjadi gerakan besar,” ujar Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.
Ia berharap, bantuan pendidikan dari pemkot benar-benar mampu mengawal target Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana, sekaligus mempertegas peran strategis PTS dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mobilitas sosial masyarakat Surabaya.
