KaMedia – DPRD Kota Surabaya mulai mendorong langkah agresif untuk mencari sumber pendapatan baru daerah di tengah tantangan fiskal yang juga dirasakan banyak pemerintah daerah. Salah satu yang kini disorot adalah deretan aset milik Pemkot yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa lahan-lahan milik Pemkot yang selama ini “menganggur” harus mulai diubah menjadi sumber pendapatan baru tanpa meninggalkan semangat ekonomi kerakyatan.
“Lahan-lahan Pemkot yang tidak digunakan memungkinkan dilakukan dengan sistem sewa yang sesuai nilai. Tujuannya agar semangat ekonomi kecil bisa mendapatkan sarana fasilitas,” ujar politisi PDI Perjuangan� itu, Rabu (6/5/2026).
Menurut pria yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut, aset daerah tidak boleh hanya menjadi beban administrasi. Ia menilai aset publik justru bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi warga sekaligus penambah pemasukan daerah jika dikelola secara kreatif dan profesional.
Tak hanya lahan kosong, DPRD juga mulai melirik potensi taman-taman kota sebagai ruang reklame yang lebih tertata dan produktif. Skema ini dinilai bisa menghadirkan sumber fiskal baru tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak.
“Kita punya banyak aset publik yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Tinggal bagaimana pengelolaannya dibuat lebih rapi, transparan, dan memberi manfaat ekonomi,” kata Kaji Ipuk.
Di sisi lain, DPRD Surabaya juga membuka peluang penggunaan skema pinjaman alternatif untuk membiayai proyek-proyek strategis yang dinilai memiliki nilai investasi jangka panjang. Menurutnya, pinjaman bukan sesuatu yang tabu selama digunakan untuk proyek yang produktif dan berpotensi meningkatkan nilai ekonomi daerah.
“Pinjaman alternatif didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi justru kita malah untung,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Surabaya mulai menyiapkan strategi fiskal jangka panjang demi mengejar target ambisius APBD 2029 sebesar Rp20 triliun.
Meski demikian, Kaji Ipuk mengaku pembahasan detail terkait formulasi pencapaian target tersebut masih akan dikaji bersama antara DPRD dan Pemkot Surabaya.
“Wah… masih baru dilantik, tak bernapas dulu. Nanti saja dibahas,” pungkasnya sambil tersenyum.
