KaMedia – Belum sehari dilantik, Syaifuddin Zuhri langsung “menggebrak meja”. Tak ada bulan madu politik. Pesannya tajam: DPRD Surabaya harus kompak, atau siap-siap kehilangan arah dan kepercayaan publik.
Menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Syaifuddin datang dengan nada berbeda. Ia tak bicara normatif. Ia bicara soal realitas: 50 anggota dewan dengan warna partai berbeda berpotensi jadi kekuatan besar atau justru sumber kekacauan.
“Kalau masing-masing jalan sendiri, selesai sudah. Yang rugi bukan kami, tapi rakyat,” tembaknya tanpa basa-basi, Rabu (6/5).
Pernyataan ini seperti peringatan keras dari awal masa jabatan. Syaifuddin seolah menolak DPRD jadi arena tarik-menarik kepentingan politik yang ujungnya nihil hasil. Ia ingin satu komando: kerja untuk rakyat, bukan untuk partai.
Lebih jauh, ia juga menyentil relasi dengan Pemerintah Kota. Tidak ada lagi ruang ego antara legislatif dan eksekutif. Baginya, jika DPRD dan Pemkot tak seirama, maka kebijakan hanya akan jadi tumpukan kertas tanpa dampak nyata.
“Jangan sampai Pemkot lari, DPRD jalan santai. Harus satu ritme,” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Syaifuddin juga membuka potensi “uji nyali” di sektor anggaran. Ia memberi sinyal bahwa DPRD siap mendorong pembiayaan proyek-proyek strategis meski itu berarti harus mengambil keputusan tidak populer.
Menurutnya, menunda pembangunan justru bisa jadi bumerang. Ia menyinggung kondisi ekonomi global yang tidak stabil, yang bisa membuat biaya proyek melonjak tak terkendali.
“Kalau hari ini ragu, besok bisa lebih mahal. Ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal berpikir jauh ke depan,” tegasnya.
Isu lain yang ikut “disentil” adalah wajah pasar tradisional yang masih semrawut. Dari kebersihan hingga praktik pemotongan unggas yang amburadul, semua masuk radar. Syaifuddin tampaknya tak ingin DPRD hanya sibuk di ruang sidang tanpa menyentuh persoalan nyata di lapangan.
Namun menariknya, di tengah nada keras itu, ia masih menahan sebagian kartu. Pembahasan detail anggaran belum dibuka. Ia menunggu konsolidasi internal yang justru menjadi ujian pertama kepemimpinannya.
“Kita lihat nanti setelah duduk bersama. Di situ akan kelihatan, siapa benar-benar mau kerja, siapa yang cuma ikut arus,” ucapnya.
Langkah berikutnya pun tak kalah ambisius. Ia akan merangkul semua pihak Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga LSM. Tapi dengan satu catatan: semua masukan harus bermuara pada solusi, bukan sekadar kritik tanpa arah.
Gaya kepemimpinan Syaifuddin sudah terlihat sejak hari pertama, keras, terbuka, dan tanpa kompromi pada hal-hal yang dianggap menghambat. Kini bola panas ada di tangan 50 anggota DPRD Surabaya.
Pertanyaannya tinggal satu mereka siap solid, atau justru jadi bagian dari masalah yang selama ini dikritik publik?
