HeadlineSurabaya

Saat Nobar “Pesta Babi” Dibungkam di Sejumlah Kota, ITS Buka Panggung Perlawanan Pikiran

×

Saat Nobar “Pesta Babi” Dibungkam di Sejumlah Kota, ITS Buka Panggung Perlawanan Pikiran

Sebarkan artikel ini
Dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa SIP MA saat menjelaskan relevansi mata kuliah Kajian Agraria dengan substansi film Pesta Babi / Foto : Humas ITS

KaMedia – Ketika sejumlah agenda nonton bareng film dokumenter Pesta Babi dibubarkan dan menuai polemik di berbagai daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya justru mengambil langkah berani. Kampus yang dikenal sebagai Kampus Pahlawan itu membuka ruang diskusi terbuka dan menolak tunduk pada ketakutan terhadap kritik.

Melalui bedah film yang digelar Departemen Studi Pembangunan ITS, Rabu (13/5) malam, kampus negeri itu seolah mengirim pesan keras: kampus bukan tempat membungkam pikiran, melainkan arena menguji gagasan.

Forum yang diinisiasi Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) tersebut membedah film Pesta Babi yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua. Di tengah suasana nasional yang sensitif terhadap film tersebut, ITS justru memilih membuka dialektika.

Bagi ITS, kontroversi bukan alasan untuk menutup diskusi.

“Kampus tidak boleh takut pada gagasan yang berbeda,” menjadi semangat yang terasa kuat sepanjang forum berlangsung.

Diskusi menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso dan dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa SIP MA. Dari ruang akademik hingga perspektif jurnalistik, keduanya membedah bagaimana film dokumenter mampu mengguncang cara pandang publik terhadap kebijakan negara.

Film Pesta Babi sendiri dianggap relevan sebagai studi kasus untuk menguji bagaimana pembangunan dijalankan: apakah benar berpihak pada rakyat, atau justru melahirkan ketimpangan baru.

Dosen yang akrab disapa Icha itu menegaskan bahwa kebijakan publik tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan angka investasi.

“Kebijakan harus melihat moral, sosial, budaya, dan keadilan masyarakat. Jangan sampai pembangunan berjalan, tapi suara rakyat justru tertinggal,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib berpijak pada sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam forum tersebut, konsep keadilan sosial ala Nancy Fraser ikut dikupas, mulai dari keadilan distribusi, representasi, hingga pengakuan terhadap kelompok masyarakat terdampak pembangunan.

Menurut ITS, film dokumenter seperti Pesta Babi justru penting untuk melatih mahasiswa berpikir multidimensional dan berani mempertanyakan dampak sebuah kebijakan.

Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso menilai film dokumenter memang memiliki sifat “provokatif”, tetapi bukan dalam arti negatif.

“Provokasi itu bukan untuk memecah belah, tapi mendorong publik menentukan sikap terhadap persoalan yang terjadi,” ujarnya.

Ia menyebut dokumenter adalah medium investigatif yang menyajikan realitas lapangan dan mampu membangun kesadaran publik secara lebih tajam dibanding sekadar data atau pidato formal.

Ambro juga mengingatkan bahwa intervensi terhadap ruang berpikir di kampus justru bisa menjadi ancaman serius bagi marwah akademik.

“Kalau kampus ikut takut berdiskusi, lalu siapa lagi yang akan menjaga kebebasan berpikir?” katanya.

Lewat forum ini, ITS menegaskan diri sebagai ruang akademik yang tidak anti kritik dan tetap membuka ruang pertukaran ide, bahkan terhadap isu-isu yang dianggap sensitif.

Di tengah maraknya pembubaran forum dan meningkatnya sensitivitas terhadap kritik sosial, langkah ITS ini menjadi sinyal bahwa sebagian kampus masih memilih berdiri di satu sisi: keberanian melawan pembungkaman pikiran.

Tag:
Penulis: Oscar LatumahinaEditor: Bagas Dirgantara