EkonomiHeadlineSurabaya

Kolaborasi Kuat, 4.000 Rumah Tak Layak Huni di Surabaya Siap Dibedah Tahun 2026

×

Kolaborasi Kuat, 4.000 Rumah Tak Layak Huni di Surabaya Siap Dibedah Tahun 2026

Sebarkan artikel ini
Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat meninjau calon penerima bantuan rutilahu di kawasan Wonokusumo, Surabaya / Foto : Diskominfo Surabaya.

KaMedia – Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan perbaikan 4.000 rumah tidak layak huni (Rutilahu) sepanjang 2026.

Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Menteri PKP, Maruarar Sirait, saat meninjau calon penerima bantuan di kawasan Wonokusumo. Ia menilai Surabaya berhasil menghadirkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat.

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah pusat meningkatkan alokasi bantuan perumahan di Jawa Timur secara signifikan, dari 3.000 unit menjadi 33.000 unit pada tahun ini. Surabaya pun menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar.

“Yang kita bangun bukan hanya rumahnya, tetapi juga kesejahteraan keluarganya,” ujar Maruarar. Ia menambahkan, dukungan pembiayaan melalui Bank BTN dan PNM Mekaar dihadirkan dengan bunga ringan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Program ini juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Dari puluhan ribu rumah yang diperbaiki, diperkirakan akan membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu tenaga kerja, sekaligus menghidupkan usaha kecil seperti toko bangunan dan warung makan di sekitar proyek.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa keberhasilan program Rutilahu tidak lepas dari semangat gotong royong. Ia menyebut, kemampuan APBD Surabaya sejatinya hanya mampu membiayai sekitar 2.400 unit per tahun. Namun, berkat sinergi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta, target tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 4.000 unit.

“Pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Harus ada kolaborasi dari semua pihak,” ujarnya. Dukungan juga datang dari sektor swasta, termasuk pengembang besar seperti Pakuwon Group dan Ciputra Group.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga mulai mengantisipasi keterbatasan lahan di dalam kota. Untuk itu, pengembangan hunian vertikal berupa rumah susun milik (rusunami) menjadi solusi bagi generasi muda, sementara rumah tapak bersubsidi akan diarahkan ke kawasan Surabaya Raya.

Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, program perbaikan Rutilahu ini diharapkan tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.