HeadlineNasionalPemerintahanSurabaya

Gus Ipul Gaspol Sekolah Rakyat Kedung Cowek: Juli 2026 Siap Beroperasi, Jadi Harapan Baru Anak Rentan

×

Gus Ipul Gaspol Sekolah Rakyat Kedung Cowek: Juli 2026 Siap Beroperasi, Jadi Harapan Baru Anak Rentan

Sebarkan artikel ini
Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026). Proyek strategis ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026/2027, membawa harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga rentan / Foto : Hermawan

KaMedia – Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026). Proyek strategis ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026/2027, membawa harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga rentan.

Berdiri di atas lahan sekitar 7 hektar, Sekolah Rakyat Kedung Cowek dibangun dengan konsep terpadu. Tak hanya ruang kelas, fasilitas lengkap seperti asrama, perpustakaan, laboratorium, UKS, hingga lapangan sepak bola disiapkan untuk menunjang proses belajar sekaligus pembentukan karakter siswa.

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos menyebut proyek ini merupakan bagian dari pembangunan besar yang tersebar di 97 titik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 titik ditargetkan rampung tepat waktu.

“Insya Allah sebagian besar selesai sesuai jadwal, sementara sisanya bisa digunakan secara fungsional,” ujarnya optimistis.

Jawa Timur sendiri menjadi daerah dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 18 titik. Setiap gedung dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, menjadikannya salah satu program pendidikan inklusif paling ambisius saat ini.

Menurut Gus Ipul, tantangan terbesar pembangunan sekolah ini adalah ketersediaan lahan, terutama di wilayah perkotaan. Namun Surabaya dinilai berhasil menjadi contoh solusi cepat melalui penggabungan lahan yang berdekatan.

“Ini bisa jadi model bagi kota lain yang punya keterbatasan lahan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa peran Kementerian PUPR sangat krusial dalam menentukan kelayakan pembangunan, sementara Kementerian Sosial bertanggung jawab pada operasional dan pendampingan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul turut menyampaikan apresiasi kepada Khofifah Indar Parawansa serta para kepala daerah di Jawa Timur yang telah mendukung penyediaan lahan dan kelengkapan administrasi.

Tak hanya berdampak pada pendidikan, proyek ini juga memberi efek ekonomi signifikan. Hingga saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat telah menyerap lebih dari 60 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat permanen.

Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sekolah umum, sistem penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran, melainkan penjangkauan langsung kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk mereka yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah.

“Ini adalah persembahan bagi keluarga yang belum beruntung. Kita ingin anak-anak ini kelak menjadi agen perubahan,” tegas Gus Ipul.

Dengan sistem berasrama, siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan. Bahkan, banyak peserta didik berasal dari kelompok usia yang lebih tua akibat riwayat putus sekolah.

Sejak mulai berjalan pada 14 Juli 2025, program ini terus menunjukkan perkembangan pesat. Tahun lalu, Sekolah Rakyat menampung hampir 16 ribu siswa. Tahun ini, jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi lebih dari 46 ribu siswa.

Ambisi jangka panjangnya tak main-main: lebih dari 100 ribu siswa pada 2027, menembus 200 ribu pada 2028, hingga mencapai 400 ribu siswa pada 2030.

“Kalau ada 500 gedung, kapasitasnya bisa lebih dari 500 ribu siswa. Ini bagian nyata dari upaya memutus rantai kemiskinan,” pungkasnya.

Dengan segala tantangan dan progres yang ada, Sekolah Rakyat Kedung Cowek kini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan simbol harapan baru bagi masa depan pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia.