KaMedia – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi membahas temuan kasus pelajar yang diduga terpapar narkoba. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, termasuk BNN Kota Surabaya, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsos, Satpol PP, dan camat se-Surabaya.
Anggota Komisi D, Abdul Ghoni, mengungkapkan bahwa kondisi lapangan sudah mengkhawatirkan. “Beberapa kelurahan itu sudah zona merah dan faktanya narkoba dijual bukan hanya pakai uang, tapi hutang. Anak-anak awalnya gratis, lalu hutang, dan akhirnya mencuri karena ketagihan,” kata Ghoni.
dr. Zuhrotul Mar’ah, anggota Komisi D lainnya, menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan. “Ketahanan keluarga harus diperkuat, bukan hanya seminar, tetapi juga penguatan ekonomi agar anak tidak mudah terjerumus,” ujarnya.
Kadinkes dr. Nanik Sukristina menjelaskan bahwa screening dan pendampingan terus dilakukan. “Kami sudah melakukan screening kepada 30.132 siswa dan tes urine 368 siswa, lima di antaranya terindikasi positif,” kata Nanik.
Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Heru Prasetyo, meluruskan informasi publik soal kasus 15 siswa. “Kegiatan kemarin bukan tes urin, tetapi screening perilaku zat adiktif, termasuk rokok, alkohol, dan lem,” ujarnya.
Menutup rapat, dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D, menegaskan pentingnya SOP terpadu penanganan narkoba pada pelajar. “Anggaran cukup, tetapi belum terintegrasi. Maka perlu koordinasi kuat dan langkah konkret seperti screening rutin dan program pencegahan berbasis komunitas,” kata Akmarawita.
Kasus dugaan keterlibatan pelajar dalam narkoba menjadi alarm keras bagi Kota Surabaya. Bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi, tetapi membutuhkan aksi konkret, sinergi lintas lembaga, pengawasan keluarga, serta program pencegahan berkelanjutan.
