KaMedia – Sejumlah ulama habaib dan tokoh masyarakat mendatangi DPRD Jatim untuk menyatakan sikap menolak rencana uji coba vaksin Tuberkulosis atau TBC dari Bill Gates atau TBC M72/AS01E, yang digadang-gadang menjadi vaksin Bacillus Calmette-Guérin (BCG) di Indonesia. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di Ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Timur, Senin (2/6/2025) sore.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat dan menegaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti ilmiah serta komunikasi yang terbuka dalam setiap kebijakan publik terutama di sektor kesehatan.
“Kami sepakat bahwa sebelum kebijakan dikeluarkan harus berbasis evidence baik secara ilmiah maupun pertimbangan agama agar tidak menimbulkan keresahan,” ujar Puguh di hadapan para peserta audiensi.
Puguh menyinggung bahwa kekhawatiran masyarakat salah satunya dipicu oleh pernyataan Presiden RI pasca kunjungan tokoh internasional Bill Gates yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi lokasi uji coba vaksin TBC jenis M72.
“Menurut data pemerintah vaksin M72 dibutuhkan karena vaksin lama dinilai tidak lagi efektif dalam menekan angka kematian akibat TBC yang mencapai sekitar seratus ribu kasus per tahun,” jelasnya.
Meski demikian Puguh menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penunjukan Jawa Timur sebagai lokasi uji coba. Hal ini ia sampaikan setelah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Jatim Prof Erwin Astha Triyono.
“Berdasarkan penjelasan beliau belum ada penunjukan wilayah Jatim sebagai lokasi uji coba vaksin TBC,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa uji klinis vaksin M72 telah dilakukan di beberapa negara dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Afrika Selatan Kenya Zambia dan Malawi. Di Indonesia uji coba telah memasuki fase ketiga dengan melibatkan ribuan sukarelawan di rumah sakit mitra seperti FK UI RSHS Bandung dan Unpad.
Puguh menyatakan pihaknya siap meneruskan aspirasi para tokoh agama dan masyarakat ke DPR RI, Gubernur Jatim dan instansi terkait agar menjadi perhatian serius.
“Akan kami sampaikan secara resmi melalui surat dan laporan langsung kepada gubernur pimpinan DPRD dan Dinas Kesehatan agar hal ini menjadi alarm kewaspadaan bagi pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil pemerintah agar tidak terjadi konflik sosial akibat kebijakan yang dinilai dipaksakan.
“Kalau dipaksakan bisa menimbulkan penolakan besar. Gubernur harus mendapat sinyal kuat bahwa masyarakat dan para kiai menolak. Ini harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.
Sementra itu, KH Fadholi Moh Ruham mewakili sekitar 40 ulama dan habaib menegaskan bahwa kebijakan vaksinasi harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Ini menyangkut generasi muda bangsa maka tidak boleh dilakukan tergesa-gesa dan harus ada penjelasan yang jujur kepada publik,” ujarnya.
Ia menyoroti kekhawatiran masyarakat bahwa program vaksinasi ini bisa jadi hanya proyek atau agenda tersembunyi yang tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek yang tidak jelas tujuannya. Maka dari itu kami menolak jika tidak ada transparansi dan prinsip keselamatan rakyat tidak diutamakan,” tegasnya.
Para tokoh juga meminta agar Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa resmi terkait status vaksin TBC tersebut untuk memastikan kesesuaiannya secara hukum Islam.
“Dengan adanya fatwa maka ada kepastian secara syariat dan juga perlindungan terhadap keselamatan rakyat,” lanjut KH Fadholi.
Para ulama menekankan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat harus menjunjung tinggi keselamatan dan martabat rakyat dalam setiap kerja sama internasional termasuk program vaksinasi.
“Jika vaksin ini tetap dipaksakan tanpa memenuhi prinsip-prinsip yang kami ajukan kami siap menempuh langkah hukum,” tandasnya.
