KaMedia – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan peringatan keras kepada jajaran camat dan lurah agar tidak mengabaikan persoalan yang dihadapi warga. Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga dini hari, Eri menemukan sejumlah persoalan yang dinilai tidak ditangani secara optimal. Menindaklanjuti temuan tersebut, ia menginstruksikan Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap tiga kecamatan.
Pesan tegas itu disampaikan Wali Kota Eri saat melantik 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pejabat pemerintah harus hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar menikmati jabatan dan fasilitas.
“Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran anda harus didedikasikan penuh untuk warga Surabaya,” tegasnya.
Hasil evaluasi lapangan menunjukkan masih adanya persoalan yang luput dari penanganan aparat wilayah. Di Kecamatan Sukomanunggal, Wali Kota Eri menemukan pasar tumpah yang mengganggu ketertiban serta tumpukan sampah di saluran air. Di Kecamatan Semampir, ia menyoroti ketidakhadiran camat dan lurah saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar. Sementara di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, praktik parkir liar dinilai masih dibiarkan berlangsung.
Atas temuan tersebut, Wali Kota Eri memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan tersebut. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas secara maksimal.
Saya instruksikan Inspektorat untuk memeriksa mereka. Kita lihat kinerjanya selama ini apa. Nanti dari hasil pemeriksaan Inspektorat akan kita tindak lanjuti. Kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot,” tegasnya.
Selain tiga kecamatan tersebut, Eri mengungkapkan masih ada tiga hingga lima pejabat wilayah lain yang juga akan menjalani pemeriksaan Inspektorat. Langkah itu diambil karena para pejabat tersebut tidak dapat dihubungi saat dirinya melakukan sidak di lapangan.
“Ada kejadian di lapangan, saya telepon dan panggil, mereka tidak ada. Kalau yang tiga kecamatan tadi kita tunggu hasil Inspektorat karena mereka masih datang meski tidak memberi solusi. Tapi kalau yang ini lain, dipanggil saja sudah tidak ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah untuk menjaga fasilitas publik. Ia mencontohkan kerusakan pedestrian akibat alih fungsi menjadi lokasi parkir liar yang terus berulang.
Karena itu, ia meminta kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP bersinergi melakukan pengawasan selama 1×24 jam dalam kurun waktu empat hingga lima bulan setelah penertiban dilakukan, agar pelanggaran tidak kembali terjadi.
“Pedestrian itu dibangun pakai uang APBD, uang rakyat. Jangan dibiarkan rusak jadi tempat parkir, lalu kita anggarkan lagi buat diperbaiki, sayang uangnya. Baiknya anggaran itu dialokasikan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis warga Surabaya,” jelasnya.
Menutup arahannya, Wali Kota Eri menegaskan seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target diminta siap menerima konsekuensi, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Kota ini akan berjalan baik kalau sistem birokrasinya berjalan sebagai satu keluarga besar, bukan menonjolkan ego dinas masing-masing,” pungkasnya.
