KaMedia – Kemenkes RI mengambil kebijakan baru khususnya dalam layanan BPJS Kesehatan. Menkes Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk mempunyai asuransi kesehatan lain karena tidak semua penyakit sekarang bisa dilayani oleh BPJS.
Catatan legislator Kota Surabaya dari Fraksi PSI Dr Michael Leksodimulyo, MBA, M. Kes, kondisi yang terjadi saat ini adalah imbas dari kondisi keuangan yang sangat berat BPJS Kesehatan, sehingga mengambil langkah yang tidak populis dengan mengurangi jenis layanan kesehatan.
” Waktu tahun 2024 itu BPJS hanya 21 diagnosa yang ditolak, tidak bisa dirujuk ke rumah sakit Tetapi kalau sekarang 2025 untuk efisiensi cost dan untuk merapatkan anggaran BPJS yang membengkak akhirnya menteri mengatakan ini harus ada asurans lain, karena BPJS mengeluarkan 144 jenis penyakit yang tidak bisa dirujuk ” ujar Dr Michael.
Meski ada pembatasan layanan, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan faskes tingkat bawah yaitu puskesmas. Selama ini masyarakat terbiasa untuk menuju rumah sakit, meski hanya sakit ringan.
” Meski ada diagnosa yang tidak dilayani, tetapi bisa di layani di puskesmas ataupun di klinik yang berafiliasi dengan BPJS. Oleh sebab itu Menteri Kesehatan itu memberikan solusi, di mana kecuali BPJS hendaklah masyarakat yang bisa mengcover dirinya dengan asuransi swasta itu bisa mendapatkan pelayanan lebih terutama untuk penyakit-penyakit yang tidak bisa di cover rujukan ” lanjut legislator yang juga seorang dokter ini.
Dr. Michael juga menyampaikan bahwa kebijakan asuransi swasta yang dimaksud oleh Menkes RI bukan asuransi yang kategori premium. Masyarakat bisa menggunakan asuransi kesehatan yang preminya murah dan bisa melayani semua penyakit. Asuransi model seperti inilah menurut Dr. Michael yang dimaksud oleh Menkes RI.
” Jadi Menteri Kesehatan ini memberikan solusi efisiensi. Jadi asuransi swasta yang dimaksud adalah asuransi yang paling rendah dengan premi yang rendah tetapi dia bisa menanggung penyakit-penyakit yang BPJS tidak bisa mengcover. Itu adalah solusi yang diberikan Menteri Kesehatan ” lanjut Dr Michael.
Dr Michael juga berharap dengan adanya transformasi layanan kesehatan oleh BPJS akan menjadikan puskesmas menjadi lebih bertaji dalam melayani masyarakat. Apalagi puskesmas di Surabaya sudah beroperasi 24 jam. Artinya menurut Dr Michael para nakesnya seperti dokter dan perawat harus benar mumpuni. Sehingga masyarakat tidak harus lari ke rumah sakit namun cukup di puskesmas seiring dengan pembatasan layanan kesehatan oleh BPJS.
” Oleh sebab itu justru saya menginginkan dari dinas kesehatan itu mempersiapkan puskesmas. Puskesmas ini menjadi lebih hebat lagi untuk menangani pasien dan mereka harus standby untuk melayani masyarakat ” tambah legislator yang baru tahun ini menginjakan kaki di DPRD Kota Surabaya.
Kedepan dengan kebijakan Menkes RI tersebut, layanan kesehatan oleh puskesmas lebih baik lagi. Puskesmaa menurut Dr Michael menjadi rujukan utama bagi masyarakat dan bisa menuntaskan penyakit yang dikeluhkan warga. Ini juga menjadi solusi ditengah pro dan kontra menyikapi pembatasan layanan asuransi kesehatan oleh BPJS.
” Jadi menurut Menkes, puskesmas harus menjadi garda utama bagi pelayanan kesehatan. Puskesmas sudah bukan lagi menjadi dokter yang biasa-biasa saja tetapi dokter yang nanti akan diberikan pembekalan mengenai kegawatan dan harus punya sertifikat yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Puskesmas Surabaya nantinya bisa diandalkan menjadi UGD kecil yang ada di dekat masyarakat ” pungkas Dr Michael.
