KaMedia – Uang rakyat bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia adalah amanah, hasil kerja warga, pajak yang dikumpulkan dari usaha kecil hingga besar, dan harapan akan kehidupan yang lebih layak. Kesadaran itulah yang membawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bertandang ke Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1/2026), untuk belajar langsung bagaimana amanah itu dirawat.
Di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, rombongan Pemkab Sidoarjo yang dipimpin Sekretaris Daerah Fenny Apridawati disambut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pertemuan berlangsung tanpa kesan formal berlebihan. Alih-alih pidato seremonial, diskusi mengalir sebagai ruang berbagi pengalaman tentang tata kelola anggaran dan pajak daerah.
Bagi Eri Cahyadi, merawat uang rakyat dimulai dari satu hal paling mendasar: data yang jujur dan akurat. Pemerintah, katanya, tidak boleh bekerja dengan asumsi.
“Data adalah kunci. Kita harus tahu persis kondisi masyarakat, berapa rumah di tiap kampung, jumlah kepala keluarga, siapa yang usia produktif tapi belum bekerja, hingga anak-anak yang belum sekolah,” ujar Eri.
Surabaya menggabungkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika ditemukan perbedaan, aparatur turun langsung ke lapangan. Bagi Eri, ketelitian itu penting agar setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Dari data, diskusi beranjak ke soal anggaran. Di Surabaya, penyerapan anggaran tinggi bukanlah tolok ukur keberhasilan. Yang utama adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Anggaran itu alat, bukan tujuan,” kata Eri.
Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program sesuai kemampuan pendapatan per triwulan. Jika kondisi fiskal menuntut, kegiatan bisa ditunda atau digeser demi menjaga prioritas pembangunan.
Upaya merawat uang rakyat juga terlihat dalam cara Surabaya mengelola pengadaan barang dan jasa. Melalui kontrak payung dan lelang per item, ruang pemborosan dipersempit. Harga bisa ditekan, proses dibuat transparan, dan sisa anggaran dialihkan untuk program pelayanan publik.
Perhatian rombongan Sidoarjo semakin tertuju ketika Eri memaparkan digitalisasi pajak daerah. Di Surabaya, pajak rumah makan dan hotel kini tercatat sepenuhnya secara digital dan langsung masuk ke server pemerintah kota.
“Ini bukan soal mengawasi atau menindak, tapi soal kejujuran,” tegas Eri.
Sistem digital, menurutnya, justru membangun kepercayaan antara pemerintah dan pelaku usaha. Hasilnya nyata. Potensi penerimaan pajak yang sebelumnya sekitar Rp70 miliar kini bisa mencapai lebih dari Rp100 miliar. Mulai 2026, Pemkot Surabaya akan mengelola server dan aplikasinya sendiri, investasi hampir Rp1 miliar yang diyakini sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah.
Digitalisasi juga merambah sektor parkir. Sistem non-tunai diperluas, tanpa menghilangkan opsi pembayaran tunai. Dari data parkir digital itu, pemerintah bisa mengetahui pendapatan riil juru parkir. Jika penghasilannya masih di bawah upah minimum, intervensi sosial dapat dirancang lebih tepat.
“Pendapatan asli daerah harus kembali ke rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, menekan pengangguran, menurunkan stunting, dan meningkatkan kualitas hidup,” ujar Eri.
Bagi Pemkab Sidoarjo, kunjungan ini adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem. Sekda Fenny Apridawati menyampaikan bahwa arahan belajar ke Surabaya datang langsung dari Bupati Sidoarjo.
“Kami ingin mempelajari manajemen proyek, logistik, dan pembagian peran antar-OPD agar tidak tumpang tindih, terutama soal standar harga dan ketepatan waktu,” katanya.
Ia menilai efisiensi kerja di Surabaya sebagai sesuatu yang patut dipelajari.
“Kami melihat satu ASN bisa mengampu beban kerja besar karena sistemnya jelas dan tegas,” ujarnya.
Pemkab Sidoarjo pun telah menyiapkan rencana aksi 2026, dan hasil kunjungan ini diharapkan memperkaya kebijakan yang akan diterapkan. Lebih dari sekadar meniru, Sidoarjo ingin menanamkan budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab.
Di akhir pertemuan, tak ada deklarasi resmi atau nota kesepahaman. Namun satu pesan kuat tertinggal, merawat uang rakyat bukan soal kecanggihan sistem semata, melainkan tentang keberanian membangun kejujuran, disiplin, dan keberpihakan pada warga.
Dari Surabaya, Sidoarjo pulang membawa lebih dari sekadar catatan teknis, ia membawa pelajaran tentang bagaimana amanah publik dijaga, satu rupiah demi satu rupiah, untuk kesejahteraan bersama.
