KaMedia – Pasca perombakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, posisi strategis Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) hingga kini masih dibiarkan kosong. Kekosongan jabatan ini justru membuka ruang manuver baru di internal birokrasi.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, secara terbuka memberi sinyal bahwa kursi panas DLHK tahun 2026 bisa diperebutkan oleh pejabat eselon yang “menawarkan diri” sebagai calon kepala dinas.
Pernyataan ini memantik sorotan, mengingat DLHK merupakan dinas vital yang bersentuhan langsung dengan persoalan lingkungan dan kebersihan publik. Subandi menegaskan, dirinya akan memerintahkan Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Aprediawati, untuk melakukan komunikasi langsung dengan internal DLHK terkait nama-nama yang masuk dalam bursa calon kepala dinas.
Mekanisme ini dinilai akan menjadi pintu awal penentuan siapa yang layak mengisi jabatan strategis tersebut. Namun, Subandi mengingatkan bahwa peluang menduduki jabatan Kepala DLHK tidak cukup hanya bermodal kepintaran dan loyalitas semata. Ia menekankan pentingnya empati dan keberanian bersikap, termasuk kemampuan untuk menolak jika dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.
“Bukan hanya pintar dan loyal, tapi harus punya empati, punya keberanian untuk menolak. Semua itu nanti akan diuji dalam asesmen agar berjalan dengan baik,” tegas Subandi.
Kekosongan jabatan DLHK dan proses penjaringan yang terkesan cair ini menimbulkan tanda tanya publik, apakah seleksi benar-benar berbasis kompetensi, atau sekadar kompromi kepentingan elit birokrasi. Masyarakat kini menunggu, apakah asesmen yang dijanjikan benar-benar objektif atau hanya formalitas belaka.
