KaMedia – Pemerintah terus memantapkan komitmen dalam menyusun arah pembangunan nasional yang berbasis kependudukan. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Juni 2025, bertempat di Ruang Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah, di antaranya Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Ir. Joko Irianto M.Si; Inspektur Utama BKKBN Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim, Bali, NTB, NTT, serta Kepala Bappeda kabupaten/kota di Jawa Timur dan 3 provinsi lainnya.
Internalisasi peta jalan ini menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan kependudukan menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta sebagai upaya konkret menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, menekankan bahwa setiap penambahan jumlah penduduk harus diikuti dengan penghitungan kebutuhan layanan dasar secara cermat dan akurat.
“Setiap penambahan satu penduduk memiliki korelasi langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Tanpa penghitungan yang matang, akan muncul persoalan serius seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial-ekonomi dan politik,” ujar Prof. Budi.
Prof Budi Setyono juga menambahkan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu efek domino yang merugikan, termasuk meningkatnya kriminalitas, premanisme, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan berbasis data kependudukan dinilai sebagai kunci utama.
“Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, kepala daerah harus mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, Prof. Budi juga menyoroti pentingnya pembangunan keluarga sebagai fondasi utama ketahanan sosial nasional. Untuk itu, BKKBN meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) guna mengatasi maraknya fenomena keluarga tanpa kehadiran figur ayah (fatherless family).
“Saat ini, terdapat sekitar 30 persen keluarga di Indonesia yang fungsi ayahnya tidak berjalan maksimal. Padahal, keluarga yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. GATI hadir untuk mengembalikan peran ayah sebagai pengayom dan pembimbing dalam keluarga,” jelas Prof. Budi.
Prof. Budi juga menekankan pentingnya penerapan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan bagi seluruh kepala daerah dan perangkat daerah terkait.
“Kepala daerah yang tidak mampu mengelola pertumbuhan penduduk di wilayahnya, harus siap dievaluasi secara objektif. Jika perangkat daerah tidak dapat memenuhi target kinerja, maka harus digantikan dengan yang lebih mampu,” pungkas Prof. Budi.
