HeadlinePemerintahanSurabaya

Jukir Tolak Parkir Non-Tunai, Wali Kota Eri: Laporkan ke Satgas Anti-Preman!

×

Jukir Tolak Parkir Non-Tunai, Wali Kota Eri: Laporkan ke Satgas Anti-Preman!

Sebarkan artikel ini

KaMedia – Pemerintah Kota Surabaya mempertegas penerapan sistem parkir non-tunai untuk menekan pungutan liar dan praktik pemaksaan tarif oleh juru parkir (jukir). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, jukir yang menolak pembayaran non-tunai atau melakukan intimidasi akan ditindak tegas melalui Satgas Anti-Preman.

“Kalau warga Surabaya sudah membayar non-tunai tapi masih ditolak, tidak diperbolehkan, atau bahkan diintimidasi, laporkan ke Satgas Anti-Preman. Langsung kita copot dan kita ganti,” tegas Eri, Senin (5/1/2026).

Eri menyebut sistem parkir non-tunai sudah berjalan dan menjadi kebijakan resmi Pemerintah Kota Surabaya. Masyarakat diimbau memanfaatkan metode tersebut agar tidak lagi terjadi pemaksaan tarif parkir di luar ketentuan, termasuk pungutan hingga Rp10.000.

“Parkir non-tunai ini supaya tidak ada lagi cerita warga dipaksa bayar parkir seenaknya,” ujarnya.

Meski demikian, Eri menegaskan pembayaran parkir secara tunai tetap diperbolehkan karena penggunaan rupiah tidak bisa ditolak. Namun, ia menekankan jukir wajib memberikan pilihan kepada warga.

“Tunai tetap boleh. Tapi warga Surabaya harus punya pilihan non-tunai. Itu yang wajib,” katanya.

Pemkot Surabaya memastikan kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenis parkir, baik parkir tepi jalan umum (TJU) maupun lokasi parkir yang masuk dalam objek pajak parkir. Seluruh pengelola parkir diminta menyiapkan fasilitas pembayaran non-tunai.

“Semuanya kita dorong non-tunai. Parkir pajak juga non-tunai. Tapi tetap ada pilihan tunai,” ujar Eri.

Menurutnya, sistem non-tunai memudahkan pendataan jumlah kendaraan sekaligus mencegah konflik terkait setoran parkir. Ia mencontohkan penerapan sistem serupa di pusat perbelanjaan modern.

“Jumlah kendaraan jelas, setoran jelas. Tidak ada ribut-ribut soal jumlah,” katanya.

Penguatan kebijakan parkir non-tunai ini menjadi salah satu fokus Pemkot Surabaya pada 2026. Eri menegaskan pemerintah akan berpihak pada kenyamanan warga dan tidak mentolerir jukir yang melanggar aturan.

“Warga sudah siap non-tunai, maka sistemnya juga harus siap,” pungkasnya.