KaMedia – Dua puluh tahun setelah lumpur Lapindo menyembur dan menenggelamkan permukiman, ancaman itu ternyata belum benar-benar pergi. Di balik tanggul raksasa yang membendung jutaan kubik lumpur panas, ribuan warga Sidoarjo masih hidup berdampingan dengan risiko yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi bencana baru.
Bagi sebagian orang, tragedi Lumpur Lapindo mungkin telah menjadi sejarah. Namun bagi warga yang tinggal di sekitar tanggul Porong, ketakutan itu masih nyata.
Rumah-rumah mereka berdiri hanya beberapa meter dari dinding penahan lumpur. Di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, jarak antara tanggul dan permukiman bahkan hanya dipisahkan jalan selebar sekitar enam meter. Jika terjadi kegagalan konstruksi atau tekanan yang tidak mampu ditahan tanggul, kawasan permukiman menjadi wilayah pertama yang terancam.
Kepala BPBD Sidoarjo, Sabino Mariano, menyebut kawasan tersebut sebagai titik paling rawan di sekitar area terdampak.
“Yang paling rawan di Pologunting, Gempolsari. Rumah warga dan tanggul sangat dekat,” ujarnya.
BPBD memetakan sedikitnya tiga ancaman serius yang hingga kini masih menghantui warga. Pertama, potensi tanggul ambrol. Skenario ini menjadi momok paling menakutkan karena lumpur yang tertahan selama bertahun-tahun dapat meluap ke kawasan permukiman dalam waktu singkat.
Kedua, rembesan lumpur yang terus merusak lingkungan. Air sumur warga tak lagi layak digunakan, sementara lahan pertanian dan tambak perlahan kehilangan produktivitas akibat kontaminasi yang berlangsung bertahun-tahun.
Ketiga, kemungkinan meningkatnya aktivitas semburan jika terjadi pemicu geologis seperti gempa bumi. Meski belum ada kepastian kapan dan bagaimana hal itu bisa terjadi, potensi tersebut tetap menjadi perhatian dalam mitigasi kebencanaan.
“Air sumur daerah sana tidak bisa digunakan untuk kebersihan,” kata Sabino.
Ancaman lumpur juga disebut memiliki keterkaitan dengan persoalan banjir yang terus membayangi sejumlah wilayah Sidoarjo. Kawasan Kedungbanteng, Banjarasri, dan Banjarpanji menjadi langganan genangan setiap tahun. Bahkan sejak 2024, banjir mulai merembet ke Penatarsewu, Kalidawir, Sentul, Glagaharum, hingga Kalitengah.
Akibatnya, biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung pemerintah daerah terus membengkak. Mulai dari distribusi air bersih, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.
Di tengah ancaman yang belum sepenuhnya hilang, BPBD Sidoarjo kini berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk memperkuat langkah mitigasi. Sejumlah lapangan di Kalitengah dan Kalidawir telah dipersiapkan sebagai titik evakuasi darurat jika situasi memburuk.
Fakta bahwa lokasi evakuasi masih harus disiapkan dua dekade setelah bencana terjadi menjadi pesan yang sulit diabaikan: Lumpur Lapindo belum sepenuhnya selesai.
Di balik tanggul yang tampak kokoh, ribuan warga masih hidup dalam bayang-bayang risiko. Dan selama lumpur itu masih tersimpan di balik dinding penahan, kekhawatiran akan bencana susulan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya.
