KaMedia – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) naik kelas melalui penguatan hilirisasi produk, perluasan kemitraan usaha, dan pengembangan agroforestri yang berkelanjutan, khususnya pada komoditas kopi.
Hal itu disampaikan Khofifah saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6).
Menurutnya, perhutanan sosial di Jawa Timur tidak lagi sekadar memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat. Lebih dari itu, program ini harus mampu melahirkan kelompok usaha yang produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi warga sekitar hutan.
“Kelompok tani hutan yang kuat harus melahirkan KUPS yang kuat. KUPS yang kuat harus mampu mengembangkan agroforestri yang produktif, menciptakan nilai tambah, serta membuka akses pasar yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terus meningkat,” ujar Khofifah.
Jawa Timur sendiri memiliki fondasi perhutanan sosial yang sangat kuat. Hingga 2025 tercatat terdapat 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan luas mencapai 196.165 hektare. Program tersebut telah memberikan akses kelola kepada 136.421 kepala keluarga, termasuk sekitar 12 persen perempuan yang aktif terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.
Dari ekosistem tersebut tumbuh 880 KUPS atau sekitar 46,38 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. Rinciannya terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 kelas Perak, 37 kelas Emas, dan enam kelas Platina.
Kekuatan kelembagaan tersebut turut mendorong capaian ekonomi yang signifikan. Pada 2025, Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur mencapai Rp447 miliar atau sekitar 29,36 persen dari total nasional sebesar Rp1,5 triliun. Angka itu menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan nilai transaksi ekonomi perhutanan sosial tertinggi di Indonesia.
“Perhutanan sosial di Indonesia yang paling luas ada di Jawa Timur, hampir 30 persen. Nilai transaksi ekonominya juga tertinggi dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan potensi besar yang masih bisa terus dikembangkan,” katanya.
Khofifah menjelaskan, salah satu motor penggerak utama perhutanan sosial di Jawa Timur adalah sektor agroforestri, terutama kopi. Saat ini sekitar 62 persen produksi kopi Jawa Timur didukung oleh sektor perhutanan sosial. Bahkan secara nasional, kontribusi perhutanan sosial terhadap sektor kopi mencapai sekitar 60 persen, dengan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar.
Besarnya kontribusi tersebut, lanjut Khofifah, menjadi alasan mengapa fokus pengembangan saat ini harus bergeser dari sekadar peningkatan produksi menuju penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi.
“KUPS tidak boleh berhenti sebagai penghasil bahan baku. Nilai tambah ada pada hilirisasi, mulai dari pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, pengemasan, penguatan merek hingga perluasan akses pasar. Jangan sampai yang dijual hanya bahan mentah,” tegasnya.
Dalam Jambore Perhutanan Sosial 2026 ini juga dilakukan penandatanganan kemitraan usaha antara kelompok perhutanan sosial dengan dunia usaha, business matching, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dan usaha bagi KTH maupun KUPS.
Khofifah menilai kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transformasi usaha perhutanan sosial. Melalui dukungan teknologi, pendampingan perguruan tinggi, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, kelompok perhutanan sosial akan semakin mudah menembus pasar yang lebih luas.
“Kalau ada intervensi teknologi, pendampingan perguruan tinggi, dan kemitraan dengan dunia usaha maupun industri, maka akses pasar akan terbuka, kualitas produk meningkat, dan proses hilirisasi bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya.
