KaMedia – Upaya Pemprov Jawa Timur mengajukan Bandara Doho Kediri sebagai alternatif untuk embarkasi dan debarkasi haji menemui kegagalan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia (RI) belum bisa memutuskan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya terlambat untuk didaftarkan.
Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Timur Nyono kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (16/11) malam, usai mengikuti pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh RI.
“Bandara Doho sebenarnya menjadi salah satu alternatif yang kita usulkan untuk embarkasi haji. Namun telat, sehingga sekarang belum bisa, karena belum masuk dalam keputusan menteri,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur Nyono.
Nyono mengaku sangat menyayangkan hal ini. Pasalnya, Bandara Doho, Kediri, bisa dilandasi oleh pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 yang berkapasitas 450–500 penumpang.
Sementara Bandara Juanda sendiri hingga kini dinilai belum bisa melayani pesawat sebesar Boeing 777 karena keterbatasan landasan.
“Juanda maksimal hanya bisa didarati Airbus 330. Untuk Boeing 777 tidak memungkinkan landing karena kondisi landasan. Perlu perbaikan,” jelas Nyono.
Sementara itu dari pertemuan antara Gubernur Khofifah dengan Menteri Haji dan Umroh RI KH. M Irfan Yusuf, Provinsi Jatim mendapat tambahan kuota haji sebanyak 7.000 jemaah untuk musim haji 2026.
Irfan Yusuf menjelaskan bahwa Jawa Timur berpotensi mendapatkan penambahan sekitar 7.000 jemaah sebagai hasil penyesuaian pembagian kuota nasional sesuai undang-undang yang berlaku.
“Penambahan kuota haji 7.000 jemaah itu untuk Jawa Timur. Secara nasional tidak ada penambahan kuota. Ini hanya penambahan kuota nasional sesuai undang-undang yang berlaku,” tegas Irfan Yusuf.
