KaMedia – Direktur Utama (Dirut) Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, menegaskan proses dialog antara jagal, Pemkot, dan DPRD Surabaya masih terus berlangsung menyusul penolakan rencana relokasi RPH Surabaya.
“Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan di RPH pada 19 November lalu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi B untuk mengelola situasi ini,” kata Fajar, usai rapat hearing di DPRD Surabaya, Selasa (9/12/2025).
Menanggapi, puluhan para jagal yang menolak rencana pemindahan tersebut. Menurut dia, Komisi B berperan mempertemukan dua kepentingan, yakni jagal yang menolak pindah dan RPH bersama Pemkot yang ingin mencari solusi terbaik. Proses pencarian titik temu dinilai tidak bisa dilakukan secara cepat.
“Dinamika seperti ini memang harus dilalui, karena mencari solusi tidak bisa instan,” ujarnya.
Fajar juga menyinggung situasi psikologis para jagal yang menurutnya turut terpengaruh oleh momentum menjelang libur akhir tahun serta persiapan Ramadan. Selain itu, tingginya harga sapi dinilai menambah tekanan di lapangan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya opsi lain selain relokasi, Fajar menegaskan lokasi Tempat Operasional Efektif (TOE) yang telah selesai dibangun memang disiapkan untuk digunakan. Ia menyebut relokasi merupakan bagian dari rencana penataan tata kota Surabaya.
“Prinsipnya, setelah TOE sudah jadi, harus kita gunakan. Itu bagian dari pengembangan tata kota. Ampel sekarang sudah bukan kawasan pinggir lagi,” jelasnya.
Fajar memaparkan, Pemkot berencana menata ulang kawasan Ampel agar lebih terintegrasi sebagai area wisata religi, termasuk menghubungkan masjid, terminal, hingga pusat kuliner dan perbelanjaan. Keberadaan area pemotongan hewan di tengah kawasan tersebut dinilai tidak sesuai.
“Di tempat pemotongan itu ada limbah, ada bau, ada kotoran. Tentu tidak nyaman kalau kawasan itu akan dijadikan wisata religi,” pungkasnya.
