KaMedia – Ketidakpastian ekonomi global belum mampu menggoyang ketahanan ekonomi Jawa Timur. Hingga triwulan I 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,96 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang mencapai 5,85 persen.
Dalam Media Briefing Triwulan II 2026, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat bahwa ekonomi Jawa Timur masih berada di jalur pertumbuhan yang kuat meski dibayangi konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta menguatnya sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan akomodasi.
“Ekonomi Jawa Timur tetap resilien dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen sepanjang 2026 dengan inflasi yang tetap terkendali,” ujarnya.
Di sektor keuangan, OJK mencatat penyaluran kredit perbankan hingga April 2026 mencapai Rp628,02 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) menembus Rp840,77 triliun. Kondisi ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan kuat di tengah dinamika ekonomi global.
Direktur Pengawasan Perilaku PUJK OJK, Horas V.M. Tarihoran, menyebut ketahanan sektor jasa keuangan Jawa Timur masih sangat baik dengan risiko kredit yang tetap terkendali.
Selain itu, jumlah investor pasar modal di Jawa Timur terus meningkat menjadi 2,99 juta Single Investor Identification (SID), terbesar ketiga secara nasional. Pembiayaan UMKM juga tetap kuat dengan outstanding mencapai Rp230,93 triliun.
Dari sisi fiskal, APBN Regional Jawa Timur mencatat surplus besar sebesar Rp57,56 triliun hingga 31 Mei 2026. Pendapatan negara mencapai Rp106,08 triliun atau tumbuh 7,33 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Max Darmawan, mengungkapkan penerimaan pajak neto tumbuh 16,24 persen menjadi Rp46,86 triliun. Kinerja tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas usaha, daya beli masyarakat, dan kepatuhan wajib pajak masih terjaga.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp48,52 triliun. Belanja modal bahkan melonjak 247,73 persen menjadi Rp3,04 triliun yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, gedung pemerintah, serta penguatan konektivitas dan ketahanan pangan.
Di sisi perlindungan nasabah, LPS mencatat 99,95 persen rekening bank umum di Jawa Timur atau sekitar 71,3 juta rekening masih dijamin penuh. Sedangkan rekening BPR/BPRS yang dijamin mencapai 99,98 persen atau sekitar 2,5 juta rekening.
Sinergi BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS, dan pemerintah daerah diyakini menjadi kunci menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi.
