KaMedia — Persoalan kesehatan jiwa di Kabupaten Sidoarjo bukan lagi isu pinggiran. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menunjukkan sebanyak 5.325 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat telah mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Angka ini menjadi alarm serius bahwa kesehatan mental harus ditempatkan sejajar dengan persoalan kesehatan fisik lainnya.
Besarnya jumlah pasien yang terlayani tersebut sekaligus menggambarkan masih tingginya kebutuhan layanan kesehatan jiwa di tengah masyarakat. Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya menyediakan pengobatan, tetapi juga memastikan tidak ada penderita yang terabaikan akibat stigma, keterbatasan akses, maupun kurangnya pendampingan keluarga.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo, dr. Rahmi Alfiyanti Nisaul Khoiro, mengatakan data tersebut menjadi pijakan penting dalam menyusun strategi layanan kesehatan jiwa yang lebih merata dan tepat sasaran.
“Data ini menjadi dasar kami dalam memetakan kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar setiap sasaran dapat memperoleh akses pengobatan yang berkesinambungan dan layanan yang merata,” ujarnya.
Hasil pemetaan menunjukkan wilayah kerja Puskesmas Taman menjadi kawasan dengan jumlah ODGJ berat terlayani tertinggi, mencapai 413 orang. Disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang dan Puskesmas Waru sebanyak 342 orang.
Tingginya angka di kawasan tersebut dinilai tidak lepas dari kepadatan penduduk serta kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi yang kerap menjadi tekanan tersendiri bagi masyarakat perkotaan dan wilayah penyangganya.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri. Faktor ekonomi, lingkungan sosial, hingga dukungan keluarga memiliki peran besar dalam menentukan kualitas kesehatan mental seseorang.
Menghadapi tantangan tersebut, Dinkes Sidoarjo memperkuat sejumlah langkah strategis. Mulai dari pemerataan distribusi obat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader kesehatan jiwa, edukasi keluarga, hingga penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan lingkungan RT/RW.
Rahmi menegaskan, keberhasilan penanganan gangguan jiwa tidak mungkin hanya dibebankan kepada fasilitas kesehatan. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar setiap kasus dapat ditemukan lebih cepat dan ditangani secara tepat.
“Melalui pemetaan ini kami berharap tidak ada lagi penderita yang terlewat dari layanan kesehatan. Kolaborasi dengan kader, pemerintah desa, hingga lingkungan RT/RW termasuk keluarga sangat penting agar setiap kasus dapat segera teridentifikasi dan memperoleh penanganan yang tepat,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada pengobatan, Dinkes juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan mental. Skrining kesehatan jiwa kini telah diintegrasikan dalam layanan primer melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Langkah ini memungkinkan masyarakat melakukan deteksi dini sebelum gangguan berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.
Dengan lebih dari lima ribu ODGJ berat yang telah terlayani, tantangan terbesar Sidoarjo kini bukan sekadar menyediakan obat dan fasilitas kesehatan. Yang lebih penting adalah memastikan stigma terhadap gangguan jiwa perlahan runtuh, sehingga setiap warga yang membutuhkan bantuan tidak lagi takut mencari pertolongan. Sebab, kesehatan mental bukan urusan segelintir orang, melainkan persoalan bersama yang menentukan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
