KaMedia – Permasalahan infrastruktur dasar dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota Surabaya. Berbagai persoalan tersebut mencuat dalam agenda reses yang dilakukan Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, di sejumlah titik wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Surabaya.
Melalui kegiatan serap aspirasi itu, DPRD Surabaya kembali menemukan bahwa kebutuhan masyarakat di kawasan Surabaya Barat masih didominasi persoalan pembangunan infrastruktur lingkungan serta akses bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Josiah mengungkapkan, mayoritas warga yang ditemuinya di wilayah Sambikerep, Benowo, dan kawasan sekitarnya menginginkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini dinilai belum merata.
“Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih hadir untuk melakukan pembenahan, terutama terkait infrastruktur dasar,” ujar Josiah.
Menurutnya, kebutuhan yang paling sering disampaikan warga meliputi pembangunan paving jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, hingga pembangunan gorong-gorong untuk mengatasi genangan saat musim hujan.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi pembangunan melalui Komisi C DPRD Surabaya, Josiah menilai masih terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup terlihat di kawasan Surabaya Barat. Di satu sisi, wilayah tersebut berkembang pesat dengan hadirnya berbagai kawasan hunian modern dan perumahan elite. Namun di sisi lain, masih terdapat perkampungan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia menyebut kondisi tersebut mencerminkan belum meratanya pembangunan di beberapa wilayah pinggiran kota.
“Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Ada kawasan yang berkembang sangat pesat dengan perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih ada kampung-kampung yang akses jalannya terbatas dan infrastrukturnya membutuhkan pembenahan. Ini yang perlu menjadi perhatian agar pembangunan lebih merata,” katanya.
Temuan tersebut, lanjut Josiah, akan menjadi bahan perjuangan DPRD Surabaya dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Seluruh usulan yang masuk akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk kemudian dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD Surabaya juga menerima banyak keluhan terkait sistem pendataan penerima bantuan sosial yang menggunakan kategori desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Menurut Josiah, persoalan data bansos hampir selalu muncul di setiap titik reses yang ia kunjungi. Banyak warga yang secara ekonomi mengalami kesulitan, tetapi tidak dapat menerima bantuan karena masuk dalam kategori desil yang dianggap tidak memenuhi syarat.
“Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5,” ungkapnya.
Ia menilai terdapat kelemahan dalam sistem pendataan yang saat ini digunakan. Dalam sejumlah kasus, kondisi ekonomi warga tidak sepenuhnya tercermin dari tampilan fisik rumah yang mereka tempati.
Josiah bahkan menemukan fenomena yang ia sebut sebagai “sangkar emas”, yakni kondisi ketika seseorang tinggal di rumah yang terlihat layak atau bernilai tinggi, tetapi sebenarnya hidup dalam kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan keluarga.
“Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di sangkar emas. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka kesulitan mendapatkan bantuan karena penilaian lebih banyak berdasarkan kondisi aset yang terlihat,” jelasnya.
Fenomena tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Jeruk dan Benowo. Beberapa warga diketahui tinggal di rumah warisan keluarga atau perumahan lama yang secara fisik terlihat baik, namun kondisi keuangannya justru sedang terpuruk akibat kehilangan pekerjaan atau meninggalnya pencari nafkah utama dalam keluarga.
Karena itu, Josiah mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan desil agar lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan verifikasi lapangan yang lebih komprehensif sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan pemerintah.
“Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.
Tak hanya bansos, Josiah juga menyoroti pelaksanaan program Beasiswa Pemuda Tangguh. Ia berharap program tersebut terus dievaluasi agar penyalurannya semakin tepat sasaran dan mampu membantu pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan sehingga program bantuan pendidikan harus benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Sebagai tindak lanjut dari seluruh aspirasi yang diterima selama reses, DPRD Surabaya berkomitmen mengawal usulan warga melalui pembahasan bersama Bappeko, Bappeda, dan dinas terkait dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Josiah menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat tidak akan berhenti pada forum reses semata, melainkan akan diperjuangkan hingga masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Untuk sementara kami tampung melalui pokir. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Bappeko, Bappeda, serta dinas terkait agar kebutuhan warga bisa masuk dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, realisasi usulan pembangunan umumnya membutuhkan waktu satu hingga dua tahun karena harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek.
Meski demikian, DPRD Surabaya akan terus mengawal proses tersebut agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Surabaya Barat, dapat segera terakomodasi.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur di Surabaya Barat bisa lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
