KaMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut sejak 2015, Pemprov Jatim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Jawa Timur dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Tak hanya mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan, Pemprov Jatim juga mencatat capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang melampaui rata-rata nasional.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa (9/6).
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Jawa Timur dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik.
“Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur dan dukungan DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujar Khofifah.
Meski kembali meraih opini tertinggi, Khofifah menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya.
Data BPK menunjukkan hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti 1.681 rekomendasi dari total 1.956 rekomendasi hasil pemeriksaan. Angka tersebut setara dengan 86,20 persen dan jauh melampaui rata-rata capaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara nasional yang berada di angka 75 persen.
Khofifah menilai capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang harus terus disempurnakan. Oleh sebab itu, rekomendasi BPK akan dijadikan pedoman untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperbaiki tata kelola aset dan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Selain aspek pengelolaan keuangan, Khofifah juga menyoroti berbagai indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Mulai dari penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, hingga perluasan kesempatan kerja.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
Ia menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK merupakan instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
Tak lupa, Khofifah juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemprov Jatim dan DPRD Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan.
“Dengan tata kelola yang semakin baik, kami optimistis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat dan pembangunan Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Penilaian tersebut mencakup kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
Widhi juga mengapresiasi capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang berhasil dicatat Pemprov Jatim. Menurutnya, angka 86,20 persen menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil audit yang diberikan BPK.
“Capaian tindak lanjut LHP Jawa Timur sebesar 86,20 persen ini melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen. Kami berharap capaian ini menjadi langkah yang lebih baik dan semakin berdampak bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
