KaMedia – Reses DPRD Surabaya Dibanjiri Keluhan Warga, Dari KK Terblokir hingga Jalan Tak Kunjung Dipavin
Anggota Komisi B DPRD Surabaya Fraksi Golkar, Agoeng Prasodjo, turun langsung menyerap aspirasi warga saat menggelar reses di Simo Pomahan Baru RT 10 RW 05, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Kegiatan itu berubah menjadi ruang curhat warga yang mengeluhkan beragam persoalan, mulai administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, hingga infrastruktur lingkungan yang tak kunjung terealisasi.
Suasana reses berlangsung dinamis. Warga silih berganti menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai kebutuhan bantuan modal UMKM tanpa jaminan, bak sampah, terop, seragam Dawis, hingga paving lingkungan menjadi daftar panjang aspirasi yang disampaikan kepada legislator Partai Golkar tersebut.
Kristiono selaku pengurus RT mengatakan warga sangat membutuhkan dukungan nyata untuk menunjang aktivitas lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tak hanya mendengar aspirasi, Agoeng juga langsung memberikan bantuan uang kepada kelompok Dawis sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan warga.
Keluhan paling banyak datang dari persoalan administrasi kependudukan yang berdampak pada pendidikan anak. Setyo Sri Ningsih mengaku kesulitan mendaftarkan sekolah karena kartu keluarga (KK) miliknya terblokir setelah rumah lama dijual. Bahkan, ia mengaku proses pengurusan di tingkat kelurahan juga tidak mudah.
Persoalan serupa disampaikan Endang. Anaknya disebut masih terkendala administrasi karena menggunakan KK lama dari rumah yang sudah dijual.
Menjelang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, keresahan warga makin terasa. Diana, warga RT 04, mengeluhkan perubahan data desil kesejahteraan sosial yang naik mendadak hingga memengaruhi proses pendaftaran kuliah.
Sementara itu, persoalan pembangunan lingkungan juga menjadi sorotan. Tofan dari RT 08 mengaku usulan pembangunan gorong-gorong dan paving sudah berkali-kali disurvei, namun hingga kini belum ada realisasi. Ia juga menyinggung dugaan pengambilalihan lahan fasilitas umum (fasum) oleh pihak tertentu.
Keluhan serupa terkait paving dan saluran lingkungan juga disampaikan warga lainnya yang merasa pembangunan di lingkungannya berjalan lambat.
Di bidang keagamaan dan pendidikan, Fatchur Rachman dari RT 06 berharap adanya bantuan renovasi TPQ yang kondisinya mulai rusak dimakan rayap.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Agoeng memilih bergerak cepat. Di hadapan warga, ia langsung menghubungi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar persoalan masyarakat segera ditindaklanjuti.
Ia mengontak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) terkait persoalan KK terblokir, menghubungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) soal bantuan bak sampah, berkomunikasi dengan pihak kelurahan terkait administrasi warga, hingga meminta Dinas Sosial melakukan survei ulang data desil warga yang dipersoalkan masyarakat.
“Saya tadi langsung kontak di depan warga agar persoalan yang disampaikan bisa segera mendapat tindak lanjut. Mulai Dispenduk terkait KK terblokir, DLH soal bak sampah, komunikasi dengan lurah, hingga Dinsos untuk permohonan survei ulang perbaikan desil warga,” ujar Agoeng.
Menurut Agoeng, reses tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial mendengar keluhan warga. Ia menegaskan, wakil rakyat harus hadir membawa solusi dan menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah kota.
