KaMedia – Menjamurnya warung kopi (warkop) modern dan semi kafe di berbagai sudut Kota Surabaya disebut menjadi salah satu penyebab kian sepinya Sentra Wisata Kuliner (SWK). Kondisi ini memicu kritik tajam dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Moch. Machmud, yang menilai banyak SWK kini kalah telak dalam persaingan merebut hati konsumen.
Menurut Machmud, persoalan utama bukan sekadar lokasi atau jumlah pedagang, melainkan pola pengelolaan SWK yang dinilai stagnan dan gagal mengikuti perubahan selera pasar.
“SWK sebenarnya bukan dikelola pedagang profesional. Mereka disulap menjadi pedagang, tetapi manajemennya tidak ada. Sementara warkop di luar terus berevolusi. Tempatnya nyaman, menunya mengikuti tren, harganya terjangkau, bahkan banyak yang buka 24 jam. Akibatnya, konsumen yang dulu nongkrong di SWK kini beralih,” kata Machmud, Minggu (21/6/2026).
Ia menilai warkop kekinian berhasil membaca kebutuhan masyarakat urban yang tidak hanya mencari makanan dan minuman, tetapi juga pengalaman. Fasilitas seperti wifi cepat, desain tempat yang estetik, hingga nonton bareng pertandingan menjadi daya tarik yang sulit ditandingi banyak SWK saat ini.
Tak hanya itu, Machmud juga menyoroti kebiasaan sebagian pedagang SWK yang menaikkan harga ketika ada pembeli. Praktik tersebut, menurutnya, membuat pelanggan enggan kembali. Sebaliknya, warkop modern justru menjaga harga tetap stabil demi membangun loyalitas konsumen.
“Pembeli sekarang sangat sensitif soal harga dan pelayanan. Sekali merasa tidak nyaman, mereka pindah dan belum tentu kembali,” ujarnya.
Di sisi lain, Machmud meminta Pemkot Surabaya tidak terburu-buru membebani pelaku usaha warkop dan UMKM mandiri dengan pajak tinggi. Menurut politisi Partai Demokrat itu, para pelaku usaha tersebut tumbuh dengan modal sendiri tanpa banyak campur tangan pemerintah.
“Biarkan mereka berkembang dan mapan dulu. Jangan baru mulai bertahan di tengah ekonomi sulit, langsung ditarik pajak tinggi. Pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator, bukan justru membebani,” tegasnya.
Machmud juga mengaitkan rendahnya kepatuhan pajak masyarakat dengan menurunnya kepercayaan publik akibat berbagai kasus korupsi.
“Kalau uang rakyat dikorupsi, wajar kalau ada yang malas bayar pajak. Pemerintah harus berbenah dulu dari dalam sebelum meminta masyarakat patuh,” sindirnya.
Karena itu, ia mendesak Pemkot Surabaya segera melakukan evaluasi total terhadap keberadaan SWK. Mulai dari perbaikan manajemen, pembaruan konsep dan menu, hingga menjaga harga tetap kompetitif agar tidak semakin ditinggalkan pelanggan.
“Kalau SWK tidak berubah, ya tinggal tunggu mati. Padahal potensi SWK besar sekali untuk menjadi ikon kuliner Surabaya. Syaratnya satu, harus dikelola serius dan berani mengikuti perkembangan zaman,” pungkas mantan jurnalis tersebut.
