Surabaya — Di tengah tekanan cuaca ekstrem dan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun, sektor jasa keuangan Jawa Timur tetap berdiri kokoh. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur mencatat stabilitas sektor keuangan daerah ini terjaga hingga November 2025 dan terus berperan sebagai penopang utama denyut ekonomi Jawa Timur.
Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari, menyebut ketahanan tersebut tercermin dari solidnya kinerja perbankan, industri keuangan nonbank (IKNB), pasar modal, hingga penguatan literasi dan inklusi keuangan yang menyentuh masyarakat luas.
“Stabilitas sektor jasa keuangan Jawa Timur tetap terjaga dan terus mendukung aktivitas ekonomi daerah,” ujar Yunita, Rabu (28/1/2026).
Dari sisi harga, inflasi Jawa Timur menunjukkan kenaikan tipis pada triwulan IV 2025. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi November 2025 berada di angka 2,63 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2025 sebesar 2,53 persen (yoy). Meski naik, angka tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional 2,5 persen ±1 persen.
Kenaikan inflasi dipicu oleh faktor musiman, terutama melonjaknya harga komoditas hortikultura akibat tingginya curah hujan, serta meningkatnya harga komoditas peternakan seiring naiknya biaya produksi dan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Namun demikian, tekanan tersebut berhasil diredam oleh berbagai kebijakan stimulus pemerintah. Salah satunya melalui subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor transportasi udara yang membantu menjaga stabilitas harga dan mobilitas masyarakat.
Memasuki Desember 2025, inflasi tahunan Jawa Timur tercatat sebesar 2,93 persen (yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 110,25. Secara kumulatif sejak awal tahun, inflasi masih berada pada level yang terkendali, meskipun terdapat tekanan bulanan yang lazim terjadi pada periode akhir tahun.
Kondisi ini mencerminkan daya tahan ekonomi Jawa Timur dalam menghadapi gejolak harga, sekaligus menunjukkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah.
Ke depan, OJK dan pemangku kebijakan daerah memproyeksikan risiko inflasi masih bersumber dari komoditas pangan strategis, komponen nonpangan berbobot besar seperti emas perhiasan, serta sektor transportasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
Untuk itu, pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Timur dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Upaya ini dijalankan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, serta respons kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Dengan fondasi sektor keuangan yang solid dan inflasi yang tetap terkendali, Jawa Timur memasuki tahun 2026 dengan optimisme. Di tengah dinamika ekonomi nasional, provinsi ini kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia, tangguh, adaptif, dan berakar kuat pada kekuatan daerah.
