KaMedia – Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) Surabaya memperluas cakupan penerima Beasiswa Pemuda Tangguh sebagai bagian dari kebijakan redistributif di sektor pendidikan. Jika sebelumnya program ini hanya menjangkau sekitar 3.000 mahasiswa, kini jumlah penerima meningkat signifikan menjadi 24.000 mahasiswa pra-sejahtera di Kota Pahlawan.
Perluasan tersebut tidak hanya menyasar mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tetapi juga Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Komitmen pemerataan akses pendidikan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Surabaya dan 32 perguruan tinggi di Lobby Balai Kota Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Program Beasiswa Pemuda Tangguh dirancang untuk membebaskan biaya pendidikan mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera agar dapat melanjutkan studi tanpa terbebani persoalan finansial. Bantuan yang diberikan meliputi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP secara penuh, serta uang saku bulanan untuk menunjang kebutuhan akademik dan aktivitas perkuliahan.
Salah satu penerima manfaat adalah Nabila Aura Fariska, mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Mahasiswi asal Kecamatan Tambaksari Surabaya itu mengaku beasiswa tersebut sangat membantu keberlanjutan studinya.
“Sangat senang karena membantu membayar UKT saya untuk berkuliah,” ujar Nabila, Rabu (11/2/2026).
Ia menceritakan, kondisi ekonomi keluarga menjadi tantangan utama. Ayahnya bekerja sebagai pengemudi ojek daring, sementara ibunya ibu rumah tangga. Keterbatasan penghasilan sempat membuatnya tertekan dan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kuliah setelah gagal mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Sempat kepikiran tidak berkuliah karena tidak diterima KIP. Tapi untungnya ada Beasiswa Pemuda Tangguh yang membantu saya,” ungkapnya.
Menurut Nabila, manfaat beasiswa tidak hanya pada pelunasan UKT, tetapi juga uang saku bulanan yang membuatnya lebih tenang menjalani perkuliahan. Ia berharap program tersebut terus dilanjutkan agar semakin banyak mahasiswa pra-sejahtera yang terbantu.
Manfaat serupa dirasakan Anisah Wahyu Triska, mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya. Sebagai mahasiswa PTS, ia mengaku biaya pendidikan yang relatif besar cukup membebani keluarga.
“Besar banget manfaatnya. Jadi memang saya dari universitas swasta, jadi SPP-nya lumayan terasa. Ketika dapat beasiswa ini sangat membantu dan meringankan beban orang tua,” ujarnya.
Komitmen Pemerataan Akses Pendidikan
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan kebijakan tersebut merupakan implementasi nilai Pancasila dan semangat gotong royong dalam pembangunan kota. Ia menegaskan, keberhasilan program tidak lepas dari dukungan berbagai perguruan tinggi yang bersedia menjalin kerja sama.
“Ada sekitar 32 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menandatangani kerja sama, dan jumlahnya akan terus bertambah,” kata Eri.
Ia mengungkapkan, peningkatan jumlah penerima dari 3.000 menjadi 24.000 mahasiswa merupakan hasil evaluasi sistem dan penguatan koordinasi dengan kampus. Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar pada 2026.
Menurutnya, prioritas utama bukan sekadar angka, melainkan perluasan jangkauan bagi keluarga pra-sejahtera (Desil 1–5) dengan prinsip “Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana” guna memutus rantai kemiskinan.
“Ini terbukti bahwa perubahan bisa dilakukan jika niatnya untuk membantu rakyat kecil,” imbuhnya.
Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof. Nurhasan, menilai program tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih luas.
“Ini program luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan melalui SDM unggul. UNESA siap mendukung penuh,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Harjo Seputro. Ia menilai bantuan pendidikan tersebut mampu mencegah mahasiswa putus kuliah akibat kesulitan ekonomi.
Sementara itu, Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya, Budi Endarto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah revolusioner karena menghapus dikotomi antara PTN dan PTS serta menempatkan mahasiswa sebagai pusat kebijakan.
“Dari perspektif kebijakan, ini adalah redistributive policy yang fundamental dan substansial,” ujarnya.
Melalui perluasan Beasiswa Pemuda Tangguh, Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya menghadirkan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga, khususnya dari keluarga kurang mampu, sebagai investasi sosial jangka panjang untuk kemajuan kota. (ADV)
