KaMedia – Pemerintah Kota Surabaya langsung menggeber reformasi birokrasi di awal tahun 2026. Sebanyak 69 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Graha Sawunggaling, Jumat (2/1/2026). Pelantikan ini menjadi penanda perubahan cara kerja birokrasi: terbuka, terukur, dan berbasis kinerja nyata.
Pelantikan tersebut meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga Fungsional Penyetaraan. Dua posisi strategis kini diisi pejabat definitif, yakni Lasidi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Iman Kristian Maharhandono sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa penyegaran birokrasi ini membawa agenda jelas. Pertama, penataan struktur kedinasan agar lebih efisien. Kedua, percepatan riset dan inovasi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dapat diakses lintas perangkat daerah. Ketiga, penguatan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan dapat dinilai publik.
“Tidak ada lagi kepala dinas yang terlalu lama di satu posisi. Maksimal tiga tahun, idealnya dua sampai dua setengah tahun. Tujuannya agar pejabat punya pengalaman lintas fungsi dan tidak nyaman di zona aman,” tegas Eri.
Untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan nyata, Eri menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektorat menerbitkan Rapor Pejabat setiap enam bulan. Rapor ini akan dipublikasikan ke masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.
“Tunjukkan ke publik. Kalau dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilai rapor di bawah 80, pejabat itu diturunkan, bukan sekadar dimutasi. Nasib pejabat ditentukan oleh kinerjanya sendiri dan penilaian masyarakat,” katanya.
Eri menegaskan bahwa birokrasi adalah pelayan sekaligus pemimpin rakyat yang bekerja hingga masa pensiun. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat bekerja dengan hati nurani dan menjauhi intrik politik, fitnah, maupun praktik saling menjatuhkan.
“Yang dilantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Amanah ini tidak boleh disia-siakan,” ujarnya.
Selain reformasi internal, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua kebijakan strategis untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, yaitu pembentukan Satgas Premanisme untuk menangani ormas yang terafiliasi praktik premanisme. Satgas ini akan beroperasi di lima wilayah Surabaya barat, timur, utara, selatan, dan pusat.
“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita buktikan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berpihak pada kesejahteraan warganya,” tandas Eri.
Selain dua jabatan strategis tersebut, enam jabatan pimpinan tinggi pratama juga mengalami rotasi, yakni Syamsul Hariadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Brida, Hidayat Syah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Yusuf Masruh sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
