KaMedia – Di balik tanah-tanah yang kini berdiri gedung PAUD, TK, dan ruang pengajian Muslimat NU, tersimpan kisah panjang perjuangan para ibu. Dari uang receh hasil jimpitan, iuran pengajian, hingga sumbangan hasil bumi, aset-aset itu dibangun perlahan dengan kesabaran bertahun-tahun.
Kisah itulah yang mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Kerja Sama antara Kanwil BPN Jawa Timur dan PW Muslimat NU Jawa Timur yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Rabu (31/12). Hadir langsung Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Kanwil BPN Jatim Asep Heri, serta perwakilan Muslimat NU dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Bagi Khofifah, agenda ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan. Ini adalah soal keadilan dan penghormatan atas jerih payah jamaah di akar rumput.
“Hari ini Pak Kakanwil BPN hadir bukan sekadar memberi sambutan. Beliau datang membuka dialog, menjawab langsung kegelisahan ibu-ibu Muslimat NU,” ujar Khofifah.
Ia menuturkan, sebagian besar aset Muslimat NU lahir dari proses yang panjang dan penuh pengorbanan. Bukan dari donasi besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijaga konsisten.
“Selama bertahun-tahun mereka mengumpulkan iuran di setiap pengajian. Ada tradisi jimpitan, ada yang menyumbangkan hasil bumi. Itu berlangsung sampai sekarang,” katanya.
Karena itulah, rasa memiliki jamaah terhadap aset Muslimat NU sangat kuat. Namun, banyak di antaranya belum memiliki kepastian hukum berupa sertifikat.
“Kesempatan dari Kanwil BPN Jatim ini seperti angin surga bagi ibu-ibu Muslimat NU. Aset yang mereka kumpulkan pelan-pelan, akhirnya bisa tercatat resmi atas nama Muslimat. Itu sesuatu sekali,” ucap Khofifah dengan nada haru.
Menurutnya, sertifikasi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga perlindungan agar aset organisasi aman dari sengketa di masa depan dan tetap bermanfaat lintas generasi. Ia pun menyambut baik target percepatan yang ditawarkan BPN.
“Apalagi kalau diberi deadline Januari sampai Maret. Saya malah lebih senang. Intinya semua fastabiqul khoirot, tujuannya agar aset Muslimat NU aman,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu percepatan sertifikasi aset Muslimat NU pada 2026. Ia menjelaskan bahwa secara nasional Kementerian ATR/BPN menargetkan penerbitan 513 ribu sertifikat tanah, dengan sekitar 40 ribu di antaranya untuk tanah wakaf.
“Kami tidak hanya melakukan sertifikasi untuk yayasan seperti ini, tetapi juga untuk tempat ibadah berbagai agama,” jelas Asep Heri.
Ia mengakui masih banyak aset pendidikan Muslimat NU seperti Playgroup dan TK yang belum bersertifikat. Untuk itu, BPN Jatim akan memetakan aset ke dalam empat kluster: dokumen lengkap, dokumen tidak lengkap, tanpa dokumen, dan aset bermasalah.
“Setiap kluster akan ditangani tim khusus. Karena ini bersifat sosial dan keagamaan, kami juga berharap bisa melibatkan notaris serta dukungan CSR, termasuk bantuan materai dan keringanan biaya,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, Asep Heri berharap terbangun langkah strategis dan berkelanjutan antara BPN Jatim dan Muslimat NU.
