KaMedia – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, S.Sos. menggelar silaturahmi bersama seluruh Ketua RW, lurah, dan camat se-Kecamatan Pakal dan Benowo di Rumah Dinas Ketua DPRD, Jalan Porong, Surabaya, Sabtu (25/7/2026) malam.
Pertemuan yang dihadiri seluruh undangan itu berlangsung dinamis. Warga menyampaikan langsung berbagai persoalan di lingkungan mereka, mulai dari persoalan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), kebutuhan SMA Negeri, parkir, hingga fasilitas umum. Dialog dua arah pun berlangsung terbuka.
Syaifuddin Zuhri atau yang akrab disapa Kaji Ipuk mengatakan, forum serupa akan digelar secara rutin dan bergilir di seluruh kecamatan di Surabaya sebagai upaya memperkuat sinergi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Malam ini Kecamatan Pakal dan Benowo. Setelah ini akan kami agendakan kecamatan lainnya, tinggal menyusun jadwal,” ujar Kaji Ipuk.
Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat merupakan suara akar rumput yang harus segera ditindaklanjuti agar program Pemerintah Kota Surabaya berjalan optimal.
“Masukan soal parkir, sampah, sekolah, dan persoalan lainnya harus direspons cepat agar program yang dijalankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajarannya bisa berjalan baik,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan berjalan seiring dengan kebutuhan warga.
“Perlu kerja sama dan partisipasi warga agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.
Dalam dialog tersebut, warga RW 5 Kelurahan Sememi kembali menyoroti persoalan TPS yang setiap tahun memicu penumpukan sampah. Warga meminta lokasi TPS direlokasi ke tempat yang lebih representatif.
Menanggapi hal itu, Kaji Ipuk mengatakan koordinasi dengan pihak kecamatan telah dilakukan, terutama terkait status lahan yang masih merupakan tanah negara. Ia juga membuka peluang pemanfaatan kawasan waduk di belakang lokasi sebagai alternatif.
” Waduk di belakang lokasi TPS bisa dimanfaatkan. Tinggal dirancang regulasinya seperti apa. Ini masukan yang cukup konkret,” ujarnya.
Sementara itu, warga RW 3 Kelurahan Benowo mengusulkan pembangunan SMA Negeri serta Gedung Serba Guna yang dinilai menjadi kebutuhan masyarakat.
Terkait SMA Negeri, Kaji Ipuk menjelaskan kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, kata dia, kebijakan gubernur masih memprioritaskan optimalisasi kapasitas sekolah yang sudah ada.
Sedangkan usulan Gedung Serba Guna akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan. Ia mengingatkan sebagian besar lahan bosem di kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah resapan dan tampungan air sehingga tidak dapat dialihfungsikan.
Di akhir pertemuan, Kaji Ipuk berharap silaturahmi semacam ini menjadi ruang komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat.
“Harapan saya, pertemuan ini membuka koordinasi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyata agar kita bisa bersama-sama membangun Surabaya yang lebih baik,” tuturnya.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak harus selalu disampaikan di gedung DPRD.
“Terkadang, meja makan di rumah dinas pun bisa menjadi meja kebijakan yang paling demokratis. Rumah dinas ini terbuka bagi masyarakat,” pungkasnya.
