KaMedia – Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menggelar buka puasa bersama insan pers di Surabaya, Selasa (10/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sahid Surabaya itu menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi antara wakil rakyat dan jurnalis.
Dalam suasana santai menjelang waktu berbuka, Johari menegaskan pentingnya hubungan yang terbuka antara DPRD dan media. Ia menilai jurnalis memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi mitra pengawasan kebijakan publik.
“Silaturahmi ini penting agar komunikasi dengan teman-teman jurnalis semakin terbuka. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media bisa menjadi masukan bagi kami di DPRD,” ujar Johari.
Sebagai anggota Komisi D dan Badan Anggaran DPRD Surabaya, ia menegaskan siap menerima kritik dan masukan dari insan pers demi kepentingan masyarakat.
Namun dalam pertemuan itu, Johari juga menyoroti persoalan yang belakangan banyak dikeluhkan warga Surabaya, yakni pemblokiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Menurutnya, keluhan tersebut menjadi salah satu isu dominan yang ia temui saat menggelar reses di 12 titik wilayah Surabaya. Banyak warga yang mengaku tiba-tiba mengalami pemblokiran data kependudukan, meski telah lama tinggal di kota tersebut.
“Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Surabaya, tetapi KTP atau KK mereka justru diblokir. Dampaknya sangat besar, terutama jika sampai menghambat akses layanan sosial,” katanya.
Johari menjelaskan, persoalan itu berkaitan dengan proses pembaruan data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program tersebut bertujuan memperbaiki akurasi data masyarakat, namun ia menilai proses verifikasi harus dilakukan secara lebih teliti agar tidak merugikan warga.
Ia menyebut terdapat sekitar 118 ribu kepala keluarga di Surabaya yang datanya belum sinkron antara domisili dan alamat pada KTP.
Ketidaksesuaian tersebut berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Karena itu, Johari berharap Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan verifikasi data secara menyeluruh dan memberikan kebijakan diskresi bagi warga yang memang telah lama tinggal di kota tersebut.
“Kami berharap wali kota bisa melakukan verifikasi data dan memberikan diskresi bagi warga yang sudah lama tinggal di Surabaya agar mereka tetap mendapatkan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Jurnalis Dewan Surabaya sekaligus Ketua Seksi Surabaya PWI Jawa Timur, Inyong Maulana, menegaskan bahwa jurnalis harus tetap menjaga sikap kritis dalam menjalankan profesinya.
“Wartawan harus tetap kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah menjadi pilihan hidup kita sebagai jurnalis, sehingga segala risiko harus siap dihadapi,” kata Inyong.
Ia bahkan mengaku turut mengalami pemblokiran data kependudukan yang kini menjadi keluhan masyarakat. Padahal, dirinya telah lama tinggal di Surabaya.
“Saya sendiri juga terblokir. Padahal sejak tahun 2000 saya hidup di Surabaya. Sekarang justru dianggap tidak diketahui identitasnya,” ujarnya.
Pertemuan itu pun menjadi ruang diskusi terbuka antara jurnalis dan wakil rakyat terkait berbagai persoalan administrasi kependudukan yang tengah dihadapi warga.
Di tengah suasana Ramadan, dialog berlangsung hangat sembari menunggu waktu berbuka puasa, dengan harapan persoalan data kependudukan segera menemukan solusi.
