KaMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas keberhasilan mengimplementasikan Program E-Learning ASN Berintegritas.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam acara Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Jawa Timur dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Bahkan, Jawa Timur berhasil melampaui target nasional yang diberikan KPK.
Sebagai salah satu dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dipercaya menjadi peserta piloting nasional, Pemprov Jatim menunjukkan performa impresif. Hingga 16 Juni 2026, sebanyak 3.177 ASN telah mengikuti program tersebut atau mencapai 105,9 persen dari target 3.000 peserta.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwa integritas tidak hanya berhenti sebagai nilai, tetapi harus benar-benar diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Khofifah.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi simbol keberhasilan administratif, melainkan penegasan bahwa budaya antikorupsi telah menjadi bagian penting dalam transformasi birokrasi di Jawa Timur.
Khofifah menegaskan, reformasi birokrasi di era digital membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga memiliki karakter kuat, menjunjung etika, dan menjaga amanah publik.
“Integritas adalah fondasi utama pelayanan publik. Kompetensi tinggi harus berjalan beriringan dengan integritas yang kuat. Karena itu, penguatan integritas ASN tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dan karakter yang hidup dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Program E-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan KPK RI dirancang dengan pendekatan interaktif melalui video, infografis, simulasi studi kasus, hingga modul berbasis pengalaman nyata. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan budaya kerja yang berintegritas.
Khofifah memastikan seluruh ASN Pemprov Jatim akan mengikuti program tersebut secara bertahap melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur.
” Birokrasi kelas dunia dimulai dari aparatur yang berkarakter, beretika, dan berintegritas tinggi. Karena itu, penguatan integritas harus menjadi gerakan bersama yang terus dirawat dan diperkuat,” tandasnya.
Melalui program ini, KPK menargetkan lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia memperoleh pembelajaran integritas secara berkelanjutan hingga tahun 2029. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan karakter, etika, dan budaya kerja aparatur negara.
Bagi Jawa Timur, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan penanda bahwa upaya membangun birokrasi yang bersih dan melayani terus bergerak menuju standar yang lebih tinggi. Integritas kini tidak lagi menjadi slogan, tetapi dituntut hadir dalam setiap keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
