KaMedia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).
Berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 100.2.7_739 Tahun 2026, Jawa Timur meraih skor 3,4695 dengan status kinerja tinggi. Capaian ini menempatkan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan performa terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.
Tak hanya di tingkat provinsi, dominasi Jawa Timur juga terlihat pada level kabupaten/kota. Dari total 29 penghargaan EPPD 2025 yang diberikan secara nasional, Jatim berhasil membawa pulang 11 penghargaan, terbanyak dibanding provinsi lain. Rinciannya, satu penghargaan untuk provinsi, delapan kabupaten, dan dua kota terbaik di Indonesia.
“Ini bukan pertama kalinya Jawa Timur menerima penghargaan EPPD, dan kali ini kita kembali menjadi yang terbanyak. Ini adalah hasil kerja keras dan sinergi seluruh daerah,” ujar Khofifah usai menerima penghargaan yang diserahkan oleh Bima Arya Sugiarto.
Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan semangat otonomi daerah yang diterjemahkan melalui program pembangunan daerah. Di Jawa Timur, implementasi visi nasional diwujudkan melalui program Nawa Bhakti Satya periode 2025–2029, yang mencakup berbagai sektor mulai dari kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan.
“Program pusat kami terjemahkan secara aplikatif di daerah. Dari provinsi hingga kabupaten/kota, semuanya bergerak dalam satu arah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah daerah di Jawa Timur yang turut meraih penghargaan antara lain Kabupaten Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, serta Kota Blitar dan Surabaya.
Khofifah pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Jatim atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi dan konsistensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan, melainkan juga tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa desentralisasi harus diiringi integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan.
“Kewenangan tanpa integritas hanya melahirkan penyimpangan. Otonomi daerah harus terus menghadirkan pelayanan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Jawa Timur semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia, sekaligus menjadi rujukan dalam implementasi otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan.
