KaMedia – Komitmen DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pemerataan layanan kesehatan kembali ditegaskan melalui dukungan penuh terhadap operasional Puskesmas Pembantu (Pustu) Kalijaten di Kecamatan Taman.
Kehadiran fasilitas kesehatan tingkat pertama ini diharapkan mampu menjawab tingginya kebutuhan layanan medis di wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa pihaknya terus mendukung pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Sidoarjo.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat agar semakin mudah dijangkau.
“DPRD Sidoarjo akan terus mendukung pembangunan puskesmas pembantu maupun fasilitas kesehatan lainnya. Tujuannya jelas, agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan pertolongan pertama dan layanan kesehatan dasar,” ujarnya.
Politisi PKB ini juga menjelaskan, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menekankan pentingnya transformasi dan pemerataan infrastruktur, termasuk di sektor kesehatan. Pemerataan tersebut menyasar seluruh kecamatan, agar tidak terjadi ketimpangan akses antara wilayah padat penduduk dan daerah lainnya.
“Tahun ini kita membangun dua puskesmas di Kecamatan Taman. Setiap tahun akan terus kita tingkatkan agar layanan kesehatan benar-benar merata dan bisa dinikmati seluruh masyarakat,” tambahnya.
Abdillah menegaskan, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan berisi janji politik kepala daerah yang harus direalisasikan. Jika janji tersebut tidak ditunaikan, maka masyarakatlah yang akan dirugikan. Karena itu, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal konsistensi pelaksanaan program pembangunan.
“RPJMD itu isinya janji, visi-misi yang sudah disepakati. Kalau janji itu tidak ditunaikan, tentu kami di DPRD akan memberikan catatan kritis kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Zakaria Dimas Pratama, menilai penambahan fasilitas kesehatan di Kecamatan Taman bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Rasio antara jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan yang tersedia saat ini dinilai masih belum ideal.
Dengan populasi sekitar 200 ribu jiwa, Kecamatan Taman saat ini baru memiliki dua puskesmas dan empat pustu, termasuk Pustu Kalijaten. Idealnya, wilayah tersebut membutuhkan setidaknya enam puskesmas agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara optimal.
“Wilayah sebesar ini tentu membutuhkan fasilitas yang lebih banyak. Idealnya ada enam puskesmas agar beban pelayanan tidak menumpuk dan masyarakat terlayani dengan baik,” jelasnya.
Zakaria menjelaskan, DPRD selama ini aktif mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memperkuat layanan kesehatan tingkat pertama melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Pembangunan Pustu Kalijaten yang berdiri pada Juli 2025 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp800 juta dinilai sebagai langkah awal yang patut diapresiasi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan kelengkapan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga medis yang memadai.
“Jangan sampai gedungnya sudah berdiri, tetapi peralatannya belum lengkap atau tenaga kesehatannya terbatas. DPRD akan terus mengawal agar fasilitas ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Pustu Kalijaten berada di bawah wilayah kerja Puskesmas Taman dan difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan ibu hamil, imunisasi balita, pemeriksaan kesehatan rutin, konsultasi medis ringan, hingga layanan bagi lansia. Untuk pelayanan lanjutan, pasien tetap akan dirujuk ke puskesmas induk.
Keberadaan Pustu Kalijaten diperkirakan akan melayani sekitar 11 ribu penduduk di wilayah Kalijaten dan sekitarnya. Zakaria menilai, fasilitas ini akan sangat membantu mengurangi beban pelayanan di Puskesmas Taman yang selama ini menjadi rujukan utama warga.
“Dengan adanya pustu ini, warga tidak perlu jauh-jauh datang ke puskesmas induk hanya untuk pemeriksaan dasar. Ini tentu lebih efisien dan memudahkan, terutama bagi lansia dan ibu hamil,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penguatan layanan primer sebagai fondasi sistem kesehatan daerah. Jika pelayanan dasar berjalan optimal, potensi penumpukan pasien di rumah sakit dapat ditekan. Selain itu, deteksi dini penyakit bisa dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan.
DPRD, lanjut Zakaria, akan terus mendorong penambahan fasilitas kesehatan secara bertahap dan terencana, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Taman. Pemerataan akses layanan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Lakhsmie Herawati Yuantina, menyampaikan bahwa penambahan Pustu Kalijaten merupakan bagian dari penguatan program Integrasi Layanan Primer (ILP). Program tersebut bertujuan mengintegrasikan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa hingga lansia.
“Pelayanan di Pustu Kalijaten difokuskan pada kesehatan ibu dan anak serta layanan bagi orang dewasa dan lansia. Untuk sementara, alat kesehatan masih memanfaatkan fasilitas milik Puskesmas Taman dan akan dilengkapi secara bertahap tahun ini,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pemenuhan sarana dan prasarana tersebut. Komisi C DPRD menegaskan penguatan layanan kesehatan tidak boleh berhenti pada satu titik pembangunan saja, melainkan harus berkelanjutan.
Zakaria juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan layanan kesehatan di masing-masing wilayah. Menurutnya, masukan warga menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas pembangunan fasilitas publik ke depan.
Dengan beroperasinya Pustu Kalijaten, DPRD Sidoarjo berharap pelayanan kesehatan di Kecamatan Taman semakin merata dan mudah diakses. Meski masih dibutuhkan tambahan fasilitas untuk mencapai rasio ideal, langkah ini dinilai sebagai progres nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan akhir, melainkan bagian dari proses panjang pemerataan layanan kesehatan. DPRD akan terus mendorong agar setiap warga Sidoarjo, di mana pun berada, mendapatkan akses kesehatan yang cepat, dekat, dan berkualitas,” pungkas Zakaria. (Adv)
