KaMedia – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera mengisi jabatan pimpinan definitif di seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD). Menurutnya, terlalu lamanya perusahaan daerah dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi menghambat inovasi dan pengembangan usaha.
“Komisi B mendorong agar perusahaan daerah segera memiliki pimpinan definitif. Pimpinan definitif memiliki keleluasaan mengambil kebijakan dan melahirkan inovasi, sedangkan Plt hanya menjalankan program yang sudah ada,” ujar Baktiono, Senin (20/7/2026).
Ia menegaskan, pimpinan definitif memiliki tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dan Wali Kota Surabaya. Karena itu, perusahaan daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga mampu meningkatkan kinerja usaha, menghasilkan keuntungan, dan memberikan dividen yang lebih besar bagi pembangunan kota.
“Kami mendesak agar segera dipilih pemimpin yang benar-benar kredibel dan berkompeten. Jangan biarkan kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama. Dengan pimpinan definitif, inovasi dan pengembangan perusahaan tentu akan lebih maksimal,” katanya.
Baktiono juga meminta Pemkot tidak hanya menunggu pendaftar jika proses seleksi belum menghasilkan kandidat yang memenuhi syarat. Menurutnya, pemerintah harus proaktif mencari figur terbaik.
“Kalau hasil seleksi belum menemukan calon yang layak, Bagian Perekonomian jangan hanya menunggu pendaftar. Jemput bola dengan mengundang putra-putri Surabaya yang kompeten, baik dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, profesional, maupun perusahaan swasta dan multinasional,” ujar politisi PDIP ini.
Ia mencontohkan, PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami bisnis, tetapi juga memiliki kompetensi di bidang konservasi, pelestarian satwa, mampu membangun jejaring kerja sama, menarik sponsor, hingga mengembangkan potensi usaha di luar kawasan kebun binatang.
Hal serupa, lanjutnya, juga berlaku bagi PDAM, Alminum, Perseroda, Surya Sembada, maupun perusahaan daerah lainnya. Jika belum ada kandidat internal yang memenuhi kualifikasi, pemerintah dinilai tidak perlu ragu merekrut profesional yang telah terbukti sukses memimpin perusahaan sejenis.
Menyoroti proses pengisian jabatan yang telah berlangsung hampir setahun, Baktiono menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut.
“Kami akan terus menyuarakan ini, baik secara langsung maupun terbuka. Kalau calon yang diuji belum mampu, segera cari figur lain yang lebih baik,” tegas Baktiono.
Menurut Baktiono, kondisi perusahaan yang masih mampu membukukan laba atau menyetor dividen bukan alasan untuk membiarkan jabatan pimpinan definitif kosong. Sebab, kewenangan Plt terbatas pada menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan sebelumnya.
” Plt hanya menjalankan aturan dan kebijakan yang sudah ada. Karena itu, pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk menghadirkan perubahan, terobosan, dan pengembangan perusahaan yang lebih maju,” pungkasnya.
